Apa sebenarnya program visa H-1B?

Diperkenalkan pada 1990, program visa H-1B merupakan salah satu dari serangkaian kebijakan imigrasi AS yang dibuat pada abad ke-20 untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Program lainnya memfasilitasi perekrutan pekerja pertanian sementara dari Meksiko selama Perang Dunia II, penggembala domba yang sebagian besar berasal dari Spanyol pada 1950-an, serta perawat pada 1990-an, yang banyak di antaranya berasal dari Filipina.

Saat ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk mendatangkan pekerja asing guna mengisi pekerjaan pertanian sementara melalui program H-2A, serta pekerja untuk berbagai pekerjaan sementara lainnya, termasuk pekerjaan musiman, melalui program H-2B.

Program visa H-1B menjadi jalur utama masuk ke pasar tenaga kerja AS bagi ratusan ribu lulusan universitas di AS dan warga asing lainnya yang memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan. Program ini terutama banyak digunakan oleh industri teknologi, yang para pemimpinnya mengatakan AS kekurangan tenaga profesional dengan keterampilan di bidang sains, matematika, dan komputer.

Pekerjaan yang berkaitan dengan komputer menyumbang 62% persetujuan visa H-1B pada tahun fiskal 2025. Pemohon visa H-1B setidaknya harus memiliki gelar sarjana.

Visa ini bersifat sementara dan berlaku hingga enam tahun. Namun, masa berlaku tersebut dapat diperpanjang tanpa batas jika perusahaan telah mensponsori pekerja untuk mengajukan green card berbasis pekerjaan guna memperoleh status penduduk tetap di AS.

Bagaimana program H-1B bekerja?

Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk setiap pekerja yang ingin mereka pekerjakan dengan visa H-1B. Jumlah visa baru yang diterbitkan setiap tahun dibatasi 65.000 visa, ditambah 20.000 visa bagi pemegang gelar master atau lebih tinggi dari universitas di AS.

Permintaan dari perusahaan melebihi batas tersebut. Karena itu, perusahaan harus mendaftarkan calon pekerja dalam undian tahunan (lottery) untuk mendapatkan visa. Proses ini mulai dilakukan secara daring sejak 2020.

Pada Januari 2024, US Citizenship and Immigration Services (USCIS) di bawah pemerintahan Biden merombak sistem undian untuk memberikan peluang terpilih yang sama kepada setiap pekerja. Perubahan tersebut dilakukan setelah ditemukan bahwa sejumlah perusahaan memanipulasi sistem untuk meningkatkan peluang kandidat mereka terpilih. Perubahan ini kemudian menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pendaftaran ganda.

Pada Maret 2026, pemerintahan Trump kembali mengubah sistem tersebut dengan mengganti undian yang sepenuhnya acak menjadi sistem yang memberikan peluang lebih besar kepada pekerja dengan gaji lebih tinggi untuk terpilih.

Pekerja dikelompokkan ke dalam empat tingkat upah berdasarkan gaji yang ditawarkan kepada mereka. Pekerja dalam kelompok upah tertinggi dimasukkan ke dalam undian empat kali, dibandingkan tiga kali untuk kelompok satu tingkat di bawahnya dan dua kali untuk kelompok berikutnya. Sementara itu, pekerja dalam kelompok upah terendah hanya dimasukkan satu kali.

Meski demikian, lulusan baru dan pekerja di awal karier justru mencatat tingkat seleksi yang lebih tinggi dalam undian terbaru, yang berlangsung pada Maret. Hal ini terutama karena proklamasi mengenai pungutan US$100.000 menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pendaftaran secara keseluruhan.

Perusahaan mengajukan sekitar 211.000 pendaftaran yang memenuhi syarat untuk undian tahun fiskal 2027, berdasarkan angka awal yang disampaikan USCIS pada Mei. Jumlah tersebut turun lebih dari 38% dari hampir 344.000 pendaftaran yang memenuhi syarat pada tahun fiskal 2026.

Siapa yang paling banyak menggunakan visa H-1B?

Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Meta, dan Apple mempekerjakan ribuan pemegang visa H-1B. Universitas dan rumah sakit juga mengandalkan visa ini untuk merekrut dosen serta tenaga peneliti.

Mayoritas besar visa H-1B diberikan kepada pekerja kelahiran India, yang menyumbang 70% penerima visa H-1B yang disetujui pada tahun fiskal 2025. Sementara itu, pekerja kelahiran China menyumbang sekitar 12% penerima.

Bagi mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan pascasarjana di AS, visa H-1B menjadi jalur penting untuk tetap tinggal di negara tersebut setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Mengapa Trump ingin merombak program visa H-1B?

Trump mengatakan program H-1B telah disalahgunakan oleh perusahaan untuk menggantikan pekerja Amerika dengan tenaga kerja asing bergaji lebih rendah, sehingga menekan upah dan mengurangi kesempatan kerja, terutama di sektor teknologi. Pemerintahannya ingin mengarahkan visa baru kepada pekerja asing yang memiliki keterampilan dan gaji lebih tinggi, sekaligus membuat perekrutan pekerja asing bergaji rendah menjadi lebih mahal.

Salah satu cara yang ditempuh Trump adalah menaikkan batas minimum gaji yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja H-1B. Berdasarkan rancangan aturan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS pada Maret, batas upah tersebut dalam beberapa kasus akan naik hingga puluhan ribu dolar per tahun.

Sebagai contoh, software engineer tingkat pemula di San Francisco akan mendapat gaji minimum US$162.000berdasarkan proposal tersebut, atau naik 30% dari batas minimum saat ini. Periode pengajuan komentar publik atas proposal itu berakhir pada Mei, dan aturan final masih menunggu keputusan Departemen Tenaga Kerja.

Trump juga berupaya merombak sistem dengan menambahkan biaya baru untuk perekrutan pekerja H-1B. Kelompok bisnis dan kritikus lainnya menilai biaya tersebut terlalu mahal bagi sebagian besar perusahaan.

Apa rencana terbaru pemerintahan Trump terkait biaya visa H-1B?

Pada 21 September 2025, pemerintahan Trump memperkenalkan biaya US$100.000 untuk perekrutan pekerja H-1B baru dari luar AS. Biaya tersebut ditambahkan di atas pungutan yang sebelumnya sudah berlaku, yang berkisar antara US$960 hingga US$7.600 untuk satu permohonan.

Seorang hakim federal membatalkan kebijakan tersebut pada Juni, dengan alasan pungutan itu pada dasarnya merupakan pajak yang tidak berwenang dikenakan presiden tanpa persetujuan Kongres.

Kini, pemerintahan Trump menempuh jalur berbeda untuk mengenakan pungutan baru terhadap pekerja H-1B. Rancangan aturan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) akan mewajibkan perusahaan membayar US$103.265 untuk sebagian besar pekerja H-1B yang direkrut oleh perusahaan swasta.

Biaya tersebut akan dikenakan ketika perusahaan mengajukan permohonan kepada DHS untuk pekerja yang terpilih dalam undian tahunan guna mengisi salah satu dari 85.000 slot yang tersedia dalam program tersebut.

Pemerintah mengatakan pungutan itu akan membantu menutupi biaya yang lebih luas untuk menjalankan sistem imigrasi legal AS. Berbeda dengan proklamasi Gedung Putih sebelumnya, pungutan ini akan berlaku bagi pekerja yang sudah berada di AS, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang direkrut oleh perusahaan atau institusi yang dikecualikan dari batas kuota tahunan H-1B, seperti perguruan tinggi dan rumah sakit.

Proposal tersebut juga tampaknya tidak berlaku untuk perpanjangan status H-1B.

Bagaimana tanggapan terhadap proposal pungutan Trump?

Para penentang mengatakan biaya tersebut sangat memberatkan sehingga secara efektif akan menutup akses sebagian besar perusahaan terhadap program H-1B. Mereka khawatir hal itu akan menghambat perusahaan AS merekrut tenaga profesional asing di bidang seperti kedokteran, kecerdasan buatan, dan teknik.

AS juga berisiko kehilangan tenaga profesional ke negara-negara lain yang bersaing menarik pekerja imigran berkeahlian tinggi. Kamar Dagang AS mengatakan perusahaan rintisan serta usaha kecil dan menengah akan paling kesulitan menanggung biaya tersebut.

“Program ini membantu perusahaan berkembang, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja di seluruh operasional mereka,” kata Neil Bradley, wakil presiden eksekutif sekaligus kepala kebijakan Kamar Dagang AS.

Para pengacara mengatakan pungutan tersebut jauh melampaui biaya administrasi program dan kemungkinan kembali menjadi tindakan pemerintah yang tidak sah dalam menggunakan kewenangan perpajakan.

Di sisi lain, proposal tersebut mendapat dukungan dari kelompok yang mendorong pembatasan imigrasi ke AS dan mendukung upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pekerja asing.

Mark Krikorian, direktur eksekutif Center for Immigration Studies, lembaga pemikir di Washington yang mendukung tingkat imigrasi lebih rendah, mengatakan proposal pemerintah memiliki dasar yang kuat. Namun, ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut akan lolos uji hukum.

Apa argumen yang mendukung dan menentang program H-1B?

Kelompok bisnis mendukung program tersebut dan mengatakan kuota H-1B seharusnya diperluas karena batas jumlah visa membatasi kemampuan perusahaan mengisi kekurangan tenaga kerja.

Sementara itu, keterbatasan jumlah green card berbasis pekerjaan membuat banyak pekerja terjebak dalam status H-1B sementara selama bertahun-tahun, bahkan dalam beberapa kasus hingga puluhan tahun.

Dalam kondisi normal, tersedia 140.000 green card berbasis pekerjaan per tahun, dan hanya 7% yang dapat diberikan kepada imigran dari satu negara. Kondisi ini menciptakan antrean panjang bagi negara-negara dengan permintaan tinggi seperti India.

Pendukung program H-1B mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa para profesional yang masuk melalui program tersebut—sebagian besar merupakan pekerja yang datang ke AS untuk menempuh pendidikan sarjana atau pascasarjana—memberikan manfaat bagi perekonomian AS.

Mereka tercatat mengajukan lebih banyak permohonan paten dibandingkan rekan-rekan mereka. Kehadiran mereka juga terbukti meningkatkan peluang perusahaan rintisan untuk mendapatkan pendanaan dan memenangkan paten. Inovasi dan produktivitas yang mereka hasilkan juga dikaitkan dengan penurunan biaya bagi konsumen.

Namun, para kritikus program H-1B, baik dari kalangan kanan maupun kiri, menilai program tersebut melemahkan kesempatan kerja bagi pekerja AS yang memiliki keterampilan tinggi.

(bbn)