Menurut Budi, laporan dari publik, baik yang disampaikan secara formal maupun melalui media sosial, juga menunjukkan adanya perbedaan antara indikator mutu rumah sakit dengan pengalaman yang dirasakan masyarakat dan tenaga kesehatan.
Dia menilai penilaian rumah sakit tidak cukup hanya dilakukan secara berkala. Sebab, pasien tidak datang setiap lima tahun sekali untuk mengecek kualitas rumah sakit, melainkan menggunakan layanan kesehatan setiap hari.
"Turunnya akreditasi atau perubahan akreditasi tidak akan berdampak terhadap pendapatannya diterima rumah sakit. Ini sebenarnya adalah kita mau dalam lima tahun ke depan secara bertahap kita perbaiki kualitas terhadap rumah sakit," kata Menkes Budi.
Menurut dia, hasil penilaian akreditasi nantinya akan berdampak terhadap pembayaran BPJS Kesehatan. Namun, dampak terhadap pembayaran tersebut tidak akan diterapkan dalam lima tahun ke depan.
Ke depan, penilaian mutu rumah sakit akan lebih diarahkan untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan secara cepat dan baik. Hal itu mencakup ketersediaan obat yang dibutuhkan, kualitas pelaksanaan operasi, hingga pembayaran SDM kesehatan secara tepat waktu.
"Nah ini yang sekarang kami rapikan agar dipastikan bahwa kalau paripurna seharusnya benar-benar pasiennya dirawat dengan baik. Kalau di rumah sakit-rumah sakit paripurna artinya SDM kesehatannya, dokter, perawatnya sebaik-baik dan ya harusnya bisa bekerja dengan baik," kata Menkes Budi.
Budi menjelaskan, dalam konsep akreditasi baru tersebut, pasien nantinya menjadi pihak yang memberikan penilaian terhadap layanan rumah sakit, bukan hanya rumah sakit yang dinilai berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator administratif.
Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme sederhana, misalnya melalui pilihan emotikon senyum atau cemberut untuk menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan pasien. Dia mencontohkan mekanisme serupa yang digunakan di toilet Bandara Internasional Changi Singapura.
"Untuk masing-masing proses yang utama, misalnya pendaftarannya lama apa enggak, antre dokternya lama apa enggak, ini obatnya lama apa enggak, kemudian pada saat berinteraksi dengan dokter milih judesin apa enggak dia sebagai pasien BPJS," kata Menkes Budi.
Selain pengalaman pasien, kualitas rumah sakit juga akan diukur dari sejumlah indikator lainnya, termasuk mutu operasi, seperti ada atau tidaknya pasien yang kembali dirawat atau readmisi, serta tata kelola keuangan rumah sakit.
Hasil penilaian tersebut nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Menurut Budi, publikasi ini menjadi salah satu cara untuk mendorong kontrol masyarakat terhadap kualitas layanan rumah sakit.
Dia menegaskan, langkah tersebut bukan ditujukan sebagai bentuk hukuman bagi rumah sakit, melainkan sebagai bagian dari pembinaan agar kualitas pelayanan kepada pasien maupun kesejahteraan SDM kesehatan dapat semakin baik.
(dec/spt)
