Usai lokasi ditentukan lewat musyawarah itu, kata dia, Arginas baru melakukan proses verifikasi dan validasi. Oleh sebab itu, dia menilai posisi sejumlah titik yang terlihat berada di kawasan hutan dalam peta tidak serta-merta dinilai sebagai suatau kesalahan pembangunan.

"Pemilihan lahan itu mutlak milik pemerintah daerah, artinya. Pemungutan lahan, penentuan lahan itu adalah musyawarah daerah, musyawarah desa. Kita di sini ini apa artinya?," kata dia.

Joao juga menyangkal bahwa temuan lokasi Kopdes yang kerap disebut berada di hutan atau wilayah yang tidak terjangkau masyarakat tesebut hanya persoalan perspektif belaka.

Peta sebaran lokasi titik Kopdes memang terlihat dan memberi kesan sejumlah titik berada di laut atau tengah hutan. Padahal, kata dia, titik tersebut merupakan bagian dari wilayah kepulauan yang terpencil.

"Karena kita prinsipnya no one left behind. Semua rakyat berhak mendapatkan dana dari subsidi, yang di subsidi dari pajak rakyat di mana harusnya masyarakat kecil," tutur dia.

"Inilah yang berhak mendapatkannya, dengan ada koperasi merah putih, semua rente, semua orang-orang yang selama ini mengkooptasi barang-barang publik, ini akan dikuasai kembali oleh rakyat. Gitu,” tuturnya.

(ain)