Di sisi lain, pemerintah saat ini kata dia juga akan mulai menyiapkan program tersebut dalam waktu dekat. Namun, pelaksanaannya masih harus dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bahkan kata dia, pemerintah juga tengah merancang mekanisme agar masyarakat dapat memperoleh rekening secara otomatis tanpa harus datang langsung ke kantor bank lewat kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memanfaatkan data kependudukan.
Sebagai catatan, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui dua bank Himbara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Nanti akan ada teknisnya seperti apa. Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang langsung dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang," ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Purbaya mengatakan kebutuhan dana untuk memberikan saldo awal Rp50.000 kepada masyarakat masih dapat ditampung dalam APBN.
Sebab ia menyebut otoritasnya masih memiliki pos cadangan belanja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"[Saldo] Rp50.000 kali sekian saya [kira] gak banyak-banyak amat loh kalau saya lihat. Kan kita ada cadangan belanja juga ada. Cadangan belanja kita ada selalu ada. Saya lihat masih masuk [ke anggaran]," pungkasnya.
(lav)
