Namun, Wahyu menekankan realisasi di lapangan akan berhadapan dengan hambatan teknis yang nyata, terutama terkait dengan laju penurunan produksi alamiah (natural decline rate).
Lapangan-lapangan migas utama yang menjadi penopang produksi nasional, seperti Blok Rokan dan Blok Cepu, tercatat mengalami penurunan produksi alamiah antara 15%—20% setiap tahunnya apabila tidak dilakukan intervensi teknis.
“Untuk mempertahankan produksi pada kisaran 600.000 bph saja, para operator harus memproduksi puluhan ribu barel minyak baru setiap tahun supaya bisa menutup tingkat penurunan alamiah ini,” ungkapnya.
Untuk itu, Wahyu menegaskan penambahan bersih sebesar 2.500 bph tersebut hanya akan terwujud apabila pemerintah dan operator menjalankan tiga langkah strategis secara bersamaan.
Langkah-langkah tersebut meliputi percepatan perizinan serta pemberian insentif fiskal untuk reaktivasi ribuan sumur yang tidak aktif (idle wells), percepatan pengeboran sumur pengembangan baru secara masif khususnya di Blok Rokan, serta penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) berbasis kimiawi tanpa mengalami penundaan proyek.
“Target kenaikan ini pada dasarnya bukan merupakan lonjakan produksi yang drastis, melainkan sebuah upaya untuk menahan laju penurunan produksi [arresting decline],” ungkapnya.
Dengan demikian, target tersebut secara operasional tetap dapat dicapai asalkan pemerintah mampu menyelesaikan hambatan birokrasi terkait pengadaan rig dan persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) secara tepat waktu.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyaluran siap jual (lifting) minyak bumi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar 612.500 bph.
“Saya beberapa hari lalu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan yang lain itu [lifting] di sekitar 612.500 barel per hari [bph] supaya kerja Kepala SKK Migas juga kelihatan,” kata Bahlil dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Bahlil menambahkan bahwa angka ini disepakati dari kisaran awal asumsi nota pengantar APBN 2026 yang berada pada rentang 605.000 hingga 620.000 bph, sekaligus naik dibandingkan target APBN 2026 sebesar 610.000 bph.
“Nah pada 2027 kita memang ancang-ancang dalam nota pengantar APBN awal asumsi itu kan 605.000 sampai 620.000 barrel per day. Nah, tadi kita sepakati menjadi 612.500 barel per day,” jelas Bahlil.
Untuk mengejar target tersebut, Bahlil menjelaskan pemerintah akan mengandalkan penambahan produksi dari beberapa sumur baru serta penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak bumi melalui teknologi EOR.
Tambahan pasokan diproyeksikan berasal dari wilayah kerja Petronas di Madura serta sejumlah sumur potensial di Sumatra.
“Kita memang sekarang kan pada 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR,” ungkapnya.
Namun, Bahlil menegaskan pentingnya keandalan infrastruktur penunjang seperti jaringan pipa dan pasokan listrik agar proses lifting tidak terhambat.
“Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatra. Jadi saya pikir insyaallah doakan saja mudah-mudahan enggak ada trouble di sektor listrik atau di pipanya,” jelasnya.
Secara keseluruhan, dalam RAPBN 2027, Kementerian ESDM mengusulkan total lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,564 juta barel setara minyak per hari atau barrel oil equivalent per day (boepd).
Perinciannya terdiri atas lifting minyak bumi sebesar 612.500 bph dan lifting gas bumi sebesar 954.000 boepd. Angka target lifting gas bumi ini mengalami penyesuaian turun dibandingkan dengan target APBN 2026 yang dipatok 984.000 boepd.
Pemerintah juga mengusulkan pengembalian biaya operasi fasilitas migas (cost recovery) sebesar US$10,1 miliar dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level US$75 per barel.
(smr/wdh)
