Ketiga adalah program pengelolaan belanja negara dengan pagu sebesar Rp23,78 miliar yang terdiri dari peningkatan kapasitas pengelola BUMD dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, regulasi tentang pembiayaan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi penganggaran dan PNBP melalui modernisasi sistem aplikasi, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan penganggaran dan jaminan sosial.
Keempat adalah program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan pagu sebesar Rp267,58 juta yang terdiri dari penjaminan pemerintah dalam rangka pemandirian energi untuk mendukung PLTA skala besar terintegrasi, percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.
Selain itu, Purbaya juga berencana untuk melakukan optimalisasi layanan lelang untuk mendukung penerimaan negara, optimalisasi PNBP melalui kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan BMN, pengembangan peta tematik BMN serta modernisasi pembinaan dan penguatan kapabilitas akuntansi pemerintahan.
Kelima adalah program dukungan manajemen dengan pagu sebesar Rp45,81 triliun yang terdiri dari pengembangan sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis, Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN), implementasi core tax dan pengembangan Tax Crime Handling System, pengembangan Smart Customs and Excise System, perbaikan pola mutasi pegawai serta Office Automation Kementerian Keuangan.
Sementara, apabila dilihat dari fungsi program, pagu Kementerian Keuangan TA 2027 sebesar Rp49,80 triliun terbagi dalam tiga fungsi, yakni fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,50 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp300,44 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,99 triliun.
(ell)
