Saat itu, FICP membeli 37% saham Eagle High pada Desember 2016 dari PT Rajawali Capital International dengan nilai US$505,4 juta atau sekitar RM2,3 miliar.
Dalam dokumen pemerintah Malaysia, harga pembelian tersebut tercatat sekitar US$505,4 juta atau setara US$0,043 per saham (Rp580 per saham), jauh di atas nilai yang disajikan dua penilai independen yang masing-masing memperkirakan nilai saham sekitar US$264 juta dan US$404 juta.
Harga esekusi investasi Felda itu dianggap lebih mahal 95,86% dibandingkan harga pasar saham Eagle High pada hari transaksi.
Dalam Felda White Paper, investasi tersebut kemudian mengalami penurunan nilai yang signifikan dan tercatat mengalami impairment sekitar RM1,58 miliar atau 71% dari nilai investasi awal.
Untuk melindungi investasinya, FICP kemudian mengeksekusi put option BWPT pada 11 Mei 2022.
Berdasarkan ketentuan tersebut, PT Rajawali Capital International atau PT Rajawali Corpora diwajibkan membeli kembali saham tersebut dengan harga investasi awal ditambah bunga 6% per tahun sejak 11 Mei 2017 hingga pembayaran penuh.
Namun, upaya Felda untuk mendapatkan kembali investasinya tidak berjalan mulus. Sengketa tersebut kemudian dibawa ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
Pada 14 Juni 2024, tribunal arbitrase SIAC akhirnya mengeluarkan putusan yang berpihak kepada FICP.
Tribunal memerintahkan salah satu atau kedua entitas Rajawali, yakni PT Rajawali Capital International dan Rajawali Corpora, untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan put option, termasuk membeli kembali saham Eagle High yang dimiliki FICP dengan harga atau tingkat yang telah disepakati.
Meski demikian, putusan arbitrase tersebut belum dapat sepenuhnya dieksekusi di Indonesia. Pihak Rajawali kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
Belakangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan amanat Arbitrase Singapura itu tidak dapat diesekusi atau non-eksekuatur.
“Karena bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia,” dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Selain itu, majelis hakim di Jakarta juga menegaskan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 09/ARB-INT/2024/PN.JKT.PST tanggal 21 Agustus 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum.
Selepas putusan itu, FICP mengajukan banding tingkat akhir ke MA. Kasasi itu didaftarkan pada 21 Juli 2026. Saat ini, sengketa di MA masuk ke dalam penyerahan kontra memori kasasi pada 13 Agustus 2026.
Bloomberg Technoz telah menghubungi Corporate Secretary Eagle High (BWPT) Rizka Dewi terkait polemik yang kini berjalan di MA antara dua pemegang saham besar mereka. Hanya saja, permohonan konfirmasi belum ditanggapi sampai berita tayang.
Surati Prabowo
Belakangan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sengketa investasi yang telah berlangsung bertahun-tahun itu.
Anwar mengaku telah mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta pemerintah Indonesia menindaklanjuti persoalan investasi Felda di emiten sawit milik taipan Peter Sondakh tersebut.
“Jika tidak ditangani, kita berpotensi kehilangan RM2,5 miliar dan hanya dapat memulihkan RM200 juta," kata Anwar, dilansir dari kantor berita Bernama, Rabu (26/8/2025).
Adapun, pembelian saham di atas harga pasar BWPT kala itu dilakukan saat Najib Razak menjabat Perdana Menteri. Najib kini mendekam di penjara karena skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Bekas Perdana Menteri Malaysia itu divonis menggelapkan hampir 2,3 miliar ringgit Malaysia dari badan pengelola dana kekayaan negara itu. Dia dihukum 15 tahun penjara.
Mengutip FMT, Najib mendukung investasi Felda di BWPT itu dengan alasan klausul put option yang menjadi bagian dari perjanjian.
Put option atau opsi jual, menurut Najib, memungkinkan Felda untuk menjual kembali 37% sahamnya ke BWPT dengan harga pembelian awal, ditambah beban bunga tahunan sebesar 6%.
Menurut The Edge Malaysia, Peter Sondakh dikenal kawan dekat Najib Razak.
Bloomberg Technoz telah menghubungi pejabat teras Istana dan Kementerian Luar Neger ihwal surat Anwar Ibrahim itu ke Prabowo. Hanya saja, permohonan konfirmasi belum ditanggapi sampai berita tayang.
(naw)
