Felda lewat anak usahanya FIC Properties Sdn Bhd (FICP) membeli 37% saham Eagle High pada Desember 2016 dari PT Rajawali Capital International (RCI) dengan nilai US$505,4 juta atau sekitar RM2,3 miliar.
Dalam dokumen pemerintah Malaysia, harga pembelian tersebut tercatat sekitar US$505,4 juta atau setara US$0,043 per saham (Rp580 per saham), jauh di atas nilai yang disajikan dua penilai independen yang masing-masing memperkirakan nilai saham sekitar US$264 juta dan US$404 juta.
Harga esekusi investasi Felda itu dianggap lebih mahal 95,86% dibandingkan harga pasar saham Eagle High pada hari transaksi.
Pembelian saham itu dilakukan lengan investasi Felda saat Najib Razak menjabat Perdana Menteri. Najib kini mendekam di penjara karena skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Bekas Perdana Menteri Malaysia itu divonis menggelapkan hampir 2,3 miliar ringgit Malaysia dari badan pengelola dana kekayaan negara itu. Dia dihukum 15 tahun penjara.
Mengutip FMT, Najib mendukung investasi Felda di BWPT itu dengan alasan klausul put option yang menjadi bagian dari perjanjian. Put option atau opsi jual, menurut Najib, memungkinkan Felda untuk menjual kembali 37% sahamnya ke BWPT dengan harga pembelian awal, ditambah beban bunga tahunan sebesar 6%.
Menurut The Edge Malaysia, Peter Sondakh pengendali BWPT lewat Rajawali Group dikenal kawan dekat Najib Razak.
Dalam Felda White Paper, investasi tersebut kemudian mengalami penurunan nilai yang signifikan dan tercatat mengalami impairment sekitar RM1,58 miliar atau 71% dari nilai investasi awal.
Dari lantai bursa, saham BWPT melorot 4,67% ke level Rp102 per saham pada perdagangan pagi ini, Rabu (26/8/2026). Apabila ditarik dari harga pembelian Felda di Rp580 per saham, investasi lengan pemerintah Malaysia itu sudah melorot 82,41%.
Dengan kata lain, penurunan nilai investasi Felda di BWPT selama hampir sepuluh tahun itu mencapai US$416,53 juta atau sekitar Rrp7,37 triliun (asumsi kurs Rp17.690 per dolar AS).
Arbitrase Singapura
Untuk melindungi investasinya, FICP kemudian mengeksekusi put option BWPT pada 11 Mei 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, RCI atau PT Rajawali Corpora diwajibkan membeli kembali saham tersebut dengan harga investasi awal ditambah bunga 6% per tahun sejak 11 Mei 2017 hingga pembayaran penuh.
Namun, upaya Felda untuk mendapatkan kembali investasinya tidak berjalan mulus. Sengketa tersebut kemudian dibawa ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
FICP mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC pada 17 Januari 2023 terkait pelaksanaan put option kedua. Persidangan arbitrase berlangsung pada 5-6 Desember 2023.
Pada 14 Juni 2024, tribunal arbitrase SIAC akhirnya mengeluarkan putusan yang berpihak kepada FICP. Tribunal memerintahkan salah satu atau kedua entitas Rajawali, yakni RCI dan Rajawali Corpora, untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan put option, termasuk membeli kembali saham Eagle High yang dimiliki FICP dengan harga atau tingkat yang telah disepakati.
Gugatan Balik
Meski demikian, putusan arbitrase tersebut belum dapat sepenuhnya dieksekusi di Indonesia. Pihak Rajawali kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
Berdasarkan keterangan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Parlemen Malaysia, RCI dan Rajawali Corpora mengajukan permohonan Gugatan Penolakan atau Non-Eksekuatur pada 6 Februari 2025. Gugatan tersebut ditujukan untuk menghalangi pelaksanaan putusan SIAC yang memenangkan Felda.
Dengan proses hukum yang masih berjalan di Indonesia, Felda hingga kini belum dapat menarik kembali dana investasi tersebut secara penuh.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan Anwar kembali mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuannya dengan jajaran manajemen Felda.
Berdasarkan laporan New Straits Times, Anwar menyebut persoalan investasi Eagle High sebagai salah satu contoh keputusan masa lalu Felda yang menimbulkan kerugian besar.
Anwar juga menekankan persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut investasi, tetapi berkaitan dengan tata kelola, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan lembaga milik pemerintah Malaysia.
(naw)
