China saat ini telah menjalankan dua operasi di sekitar 120 negara untuk memulangkan buronan dan memulihkan dana dari luar negeri melalui kerja sama dengan pemerintah asing. Kampanye tersebut telah membawa lebih dari 10.000 pelaku kembali dari luar negeri selama dua periode pertama pemerintahan Xi pada 2012 hingga 2022. Namun, upaya itu juga menuai penolakan, termasuk kekhawatiran bahwa Beijing melakukan tindakan koersif lintas negara.

The Wall Street Journal melaporkan pada 2023 bahwa China telah menempatkan pejabat antikorupsi di luar negeri, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai penegakan hukum ekstrateritorial.

(bbn)