Pertama, pemulihan kondisi fisik desa. Pemerintah akan mendorong pemugaran kembali bangunan menggunakan bahan baku tradisional asli, seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang. Pemugaran juga akan dilengkapi dengan fasilitas mitigasi dan pencegahan kebakaran.
Kedua, pemulihan kondisi perekonomian masyarakat. Dukungan akan diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi tradisional, termasuk alat tenun beserta perlengkapannya bagi warga yang terdampak.
Ketiga, pemulihan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Langkah ini dilakukan melalui rekonstruksi sejarah, termasuk pembuatan duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dengan memanfaatkan koleksi manuskrip sejenis yang tersimpan di Museum NTB.
Adapun proses pemulihan akan dilakukan dalam empat tahap strategis. Tahap pertama adalah tanggap darurat yang meliputi pengamanan lokasi dan penyelamatan sisa material.
Tahap kedua berupa asesmen dan dokumentasi, termasuk pengukuran arsitektur serta inventarisasi benda budaya yang terdampak.
Tahap ketiga adalah pelindungan dan pemulihan melalui penyusunan kajian teknis serta pemulihan bangunan. Sementara tahap keempat berupa penguatan keberlanjutan budaya melalui digitalisasi dokumen dan peningkatan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.
Sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 22.05 WITA mengakibatkan 75 rumah adat, 69 artshop, 8 lumbung alang, serta sejumlah fasilitas adat lainnya hangus.
Kebakaran juga memusnahkan sejumlah benda pusaka, seperti keris, tombak dan klewang, serta peralatan seni Peresean, Gendang Beleq, Gong Tua ritual, dan naskah-naskah kuno berbahasa Sanskerta.
Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat kini melakukan pendataan dampak dan penyusunan peta tindak lanjut untuk memastikan proses pemulihan tetap mempertahankan karakter dan nilai budaya masyarakat Sasak.
(dec/naw)
