Hingga 31 Juli 2026, pendapatan provinsi, kabupaten/kota mencapai Rp668 triliun dengan belanja sebesar Rp538,6 triliun atau sebesar 42,6% dari target. Dana transfer ke daerah yang telah diberikan plus tambahan anggaran yang disalurkan kemenkeu pada 5 Agustus 2026 sudah mencapai Rp725, 2 triliun.
“Pada 5 Agustus lalu Kemenkeu telah melakukan tambahan anggaran sebesar Rp18,9 triliun yang digunakan membantu daerah yang mengalami masalah belanja pembayaran belanja pegawai terutama PPPK dan membantu daerah yang pendapatannya rendah, Masalah pembayaran belanja pegawai hampir semua sudah bisa di atasi ada 26 daerah yang sedang kami evaluasi,” ungkap Tito.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada 2027 besaran dana transfer ke daerah (TKD) direncanakan Rp735 triliun atau 5,6% dari outlook 2026 sebesar Rp696 triliun. Dana ini di luar dana rekonstruksi daerah yang terdampak bencana.
“Nanti kami juga akan memonitor kondisi keuangan daerah dari bulan ke bulan, kalau perlu ditambahkan, kita tambah seperti kemarin,” ungkap Purbaya.
Sebelumnya, sejumlah daerah mengeluhkan kesulitan membayar gaji PPPK. Ini karena pada beberapa daerah porsi belanja pegawai sudah melampaui 50% dari APBD sehingga mempersempit ruang fiskal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pendapatan asli daerah sehingga sejumlah pemda mengajukan permintaan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
(roy/lav)
