Menanggapi sorotan di media sosial terkait cakupan dapur MBG yang dinilai masih minim di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua, Sudaryono mengatakan pemerintah telah memiliki peta prioritas pengembangan program.
Ia menyebut prioritas perluasan layanan tidak hanya difokuskan di Papua, tetapi juga mencakup daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Pemerintah, kata dia, akan mendahulukan wilayah yang dinilai paling membutuhkan intervensi.
"Nah, terkait Papua, 1% dan lain-lain dan semua, nggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana ini semua ada petanya kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, genting, nggak penting, nggak penting, tapi genting ya kan, nggak penting dan nggak genting. Jadi kita klasifikasi dari sisi itu," ujar Sudaryono.
BGN menyatakan pendekatan berbasis prioritas tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelaksanaan MBG, terutama di wilayah dengan kebutuhan gizi yang paling mendesak sekaligus menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
(dec/spt)
