“Aksi yang terlihat maju-mundur ini sering kali merupakan upaya fine-tuning (pengujian) agar M0 tidak menyusut terlalu drastis hingga mencekik ekonomi, tetapi juga tidak melimpah secara berlebihan yang bisa memicu tekanan inflasi,” jelas dia.
Menurutnya, bagi industri perbankan khususnya tim treasury, ketidakpastian atau sinyal kebijakan yang berubah cepat ini menghadirkan tantangan besar dalam mengelola likuiditas.
Hal itu, kata dia, disebabkan berbagai hal yakni skeptisisme dalam proyeksi rasio pinjaman terhadap modal atau loan to Deposit Ratio (LDR), sehingga bank menjadi sulit memproyeksikan rasio pinjaman terhadap simpanan LDR secara akurat. Dana pemerintah yang bersifat fluktuatif membuat bank tidak bisa menjadikannya sebagai jangkar likuiditas jangka panjang.
Selain itu, terdapat pembengkakan biaya dana atau cost of fund (COF). Untuk mengantisipasi penarikan dana pemerintah secara tiba-tiba, bank terpaksa mencari dana alternatif misalnya menerbitkan obligasi atau menaikkan suku bunga deposito ritel. Kompetisi perebutan dana pihak ketiga (DPK) ini otomatis akan mendongkrak COF.
Rahma menjelaskan strategi bantalan yang agresif ini membuat bank cenderung menahan likuiditas lebih besar dalam bentuk aset likuid berimbal hasil rendah ketimbang menyalurkannya sebagai kredit produktif.
“Ini dilakukan demi menjaga Liquidity Coverage Ratio (rasio cakupan likuiditas) tetap aman, meski mengorbankan Net Interest Margin (margin bunga bersih),” katanya.
Dia menegaskan komunikasi kebijakan yang kurang konsisten memaksa perbankan bermain di mode bertahan (defensive), yang pada akhirnya bisa mengerem laju pertumbuhan kredit ke sektor riil.
“Ujung-ujungnya ekonomi tetap tumbuh tidak sesuai harapan. Kecurigaan saya, mengingat Himbara memegang porsi sangat besar dalam intermediasi makro, apakah langkah fine-tuning likuiditas lewat dana SAL ini murni untuk menyelamatkan pertumbuhan kredit, atau kah ada faktor tekanan dari pasar obligasi yang sedang coba diantisipasi oleh pemerintah?,” jelas dia.
Efek Samping Tarik Ulur SAL
Di sisi lain, Rahma menyebut keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menarik dana sekitar Rp110 triliun dari Himbara ke BI sebenarnya merupakan bagian dari normalisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Tujuannya, agar dana SAL tidak mengendap tanpa manfaat optimal sekaligus mendukung upaya stabilisasi rupiah untuk menyerap kelebihan likuiditas rupiah agar tidak memicu spekulasi valas. Namun, efek sampingnya ternyata sangat cepat membuat likuiditas perbankan langsung mengering.
Di tengah era suku bunga tinggi (high-for-longer) dan pertumbuhan kredit Mei 2026 yang masih melaju kencang di level 11,5% year on year (yoy), perbankan kehilangan salah satu jangkar likuiditas termurah mereka.
Jika penarikan diteruskan, risikonya adalah perebutan DPK yang semakin sengit, melonjaknya suku bunga simpanan/kredit, dan berujung pada pengereman penyaluran kredit (credit crunch).
“Maka dari itu, pengembalian dan penambahan total dana hingga Rp381 triliun ini dilihat sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sadar bahwa fungsi intermediasi Himbara adalah tulang punggung utama ekspansi domestik saat ini. Walaupun kesannya banyak membingungkan pihak,” tuturnya.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengonfirmasi total SAL pemerintah yang ditempatkan di perbankan totalnya akan mencapai Rp381 triliun. Juda mengeklaim permintaan kredit saat ini cukup tinggi sehingga SAL dapat mendorong perbankan agar likuiditas tetap banyak.
Juda menjelaskan pada bulan ini pemerintah sejatinya sempat menarik SAL di perbankan sebanyak Rp110 triliun namun dana tersebut segera dikembalikan. Tak hanya itu, pemerintah juga menambah dana sebanyak Rp110 triliun sebagai dana siaga yang siap kapan saja ditempatkan di Himbara.
Juda menegaskan SAL milik pemerintah senilai Rp381 triliun akan disimpan di perbankan hingga Desember 2026.
“Dari Rp281 triliun kan awalnya, Rp110 triliun ditarik bulan ini. [mau] dikembalikan lagi Rp110 triliun jadi tetap Rp281 triliun. Iya, sebentar lagi lah, segera lah [dikembalikan]. Itu dijaga sampai dengan bulan Desember 2026,” kata Juda ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/6/2026).
(lav)
