Di sisi lain, Iran belum mengonfirmasi rincian mengenai putaran baru negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat bulan ini secara permanen. Kantor berita Tasnim melaporkan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa belum ada jadwal yang ditetapkan untuk pembicaraan teknis tersebut.
Perkembangan ini mencuat setelah meningkatnya ketegangan sempat mengancam kelangsungan negosiasi damai. Pada Kamis pekan lalu, Iran menggempur sebuah kapal kontainer berbendera Singapura di Selat Hormuz, yang langsung memicu aksi balasan dari AS hingga menyulut rentetan serangan timbal balik. Teheran dan Washington pun saling tuduh atas pelanggaran kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa kedua pihak saat ini memilih untuk menahan diri, sehingga kapal-kapal dagang dapat kembali melintas dengan bebas di Selat Hormuz. Media Axios sebelumnya juga telah melaporkan adanya kesepakatan bersama untuk menghentikan pertempuran dan melanjutkan meja perundingan.
Sebelumnya pada hari Minggu, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah meluncurkan rudal dan pesawat nirawak (drone) ke Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait serta markas Armada ke-5 Angkatan Laut AS di Pelabuhan Salman, Bahrain.
Pihak Kuwait menyatakan berhasil mencegat dua rudal dan memastikan tidak ada kerusakan material maupun korban luka. Sementara itu, Bahrain melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal warga sempat terhantam peluru kendali, namun memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Kembalinya serangan tersebut menjadi alarm pengingat akan rapuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan perjuangan berat yang harus dihadapi para pemilik kapal untuk memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan titik transit krusial bagi pasokan energi global. Sebagai catatan, seperlima dari pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia bergantung pada selat ini sebelum perang meletus pada akhir Februari lalu.
Meski kapal-kapal terpantau tetap melintasi jalur sempit tersebut pada hari Senin, jumlah kapal yang memancarkan sinyal perjalanannya tercatat lebih sedikit dibandingkan pekan lalu. Beberapa perusahaan pelayaran mengaku tingkat kepercayaan diri mereka merosot akibat serangan yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin.
Padahal, volume lalu lintas maritim di selat tersebut sempat melonjak signifikan setelah 17 Juni, yakni saat Trump menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Iran yang bertujuan untuk mengakhiri perang.
Terkait pengelolaan Selat Hormuz di masa depan, Wakil Menlu Iran Gharibabadi melalui unggahannya di platform X pada hari Senin menyebutkan bahwa Iran telah menggelar pertemuan perdana dengan Oman untuk membahas hal tersebut.
Di sisi lain, AS, Eropa, dan negara-negara Teluk Arab kian mencemaskan adanya potensi pemberlakuan tarif atau biaya retribusi bagi kapal yang melintasi jalur strategis tersebut. Langkah itu dikhawatirkan bakal mengerek biaya energi global dan berisiko menciptakan preseden buruk bagi negara lain. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan menegaskan di Bahrain pekan lalu bahwa segala bentuk penarikan tarif atau biaya tol di selat tersebut sama sekali tidak dapat diterima.
Berdasarkan laporan Bloomberg, pihak Oman telah menyampaikan kepada para pejabat Eropa bahwa kondisi jalur maritim tidak mungkin kembali seperti status sebelum perang, dan penarikan sejumlah biaya terhadap kapal-kapal yang melintas kemungkinan besar harus diterapkan. Namun di hadapan publik, para pejabat Oman menyatakan akan selalu mematuhi hukum maritim internasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke negara tetangga, Irak, pada hari Minggu. Dalam konferensi pers bersama Menlu Irak yang disiarkan televisi, Araghchi menegaskan bahwa Republik Islam Iran memegang tanggung jawab penuh atas pemulihan lalu lintas di Selat Hormuz. Ia juga memperingatkan bahwa segala bentuk campur tangan pihak luar berisiko memicu eskalasi baru.
Di wilayah lain, kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada hari Jumat antara Israel, Lebanon, dan AS juga masih berada dalam kondisi yang rapuh, setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran menyebut kesepakatan itu "batal." Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, yang merupakan sekutu utama Hizbullah di negara tersebut, menyatakan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa kesepakatan dengan Israel itu "sama sekali tidak akan diterapkan."
Pihak Teheran sendiri secara konsisten mengaitkan penghentian perseteruan di Lebanon dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata mereka sendiri dengan Amerika Serikat.
(bbn)
