Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Kajian Batu Bara Perhapi F. Hary Kristiono tidak menampik pembayaran batu bara oleh PLN memang terbilang cukup lama.

Walhasil, jika kas PLN saat ini dalam kondisi tertekan, dia khawatir terdapat potensi pembayaran tersebut makin molor.

“Memang PLN payment-nya sangatlah lama, jadi apabila isu [arus kas PLN tergerus piutang pemerintah] adalah benar, maka akan makin tertunda lagi pengiriman,” kata Kris ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Perwakilan manajemen PLN tidak segera memberikan tanggapan atas laporan penambang tersebut saat dimintai konfirmasi. 

Sebelumnya, pakar energi menyorot kelancaran arus kas PLN gegara piutang dari pemerintah pada 2025 melonjak Rp67,45 triliun menjadi Rp110,74 triliun.

Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF GTI Andry Satrio Nugroho mencatat, pada saat yang sama, kas dan setara kas PLN turun dari Rp61,36 menjadi Rp19,16 triliun pada 2025, lalu kompensasi yang dibukukan PLN tercatat berjumlah Rp112,73 triliun.

Dia menilai sekitar sepertiga dari seluruh dukungan pemerintah yang dibukukan pada tahun lalu tidak diterima sebagai uang, melainkan sekadar tumpuan tagihan belaka.

Andry menyatakan PLN tidak benar-benar memegang pendapatan tersebut, tecermin dari kas perseroan yang turun. Bahkan, Andry mencatat utang bank jangka pendek naik Rp36,51 triliun pada 2025 menjadi Rp58,29 triliun.

Kondisi ini dinilai bahwa PLN meminjam uang dari bank untuk membiayai piutang yang seharusnya dibayar oleh negara.

“Kompensasi listrik kita ini sebenarnya lagi dibiayai oleh utang bank. PLN menarik utang bank bukan untuk menambal operasi, melainkan karena kas operasinya yang tergerus kompensasi tak dibayar yang tidak lagi cukup membiayai belanja modalnya,” kata Andry melalui catatan yang dilansir, Senin (22/6/2026).

Selain itu, Andry menyebut utang pembiayaan pemasok mencapai Rp7,6 triliun pada 2025.

Dalam catatan laporan keuangan PLN, kata dia, terdapat perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dijelaskan melalui mekanisme pembiayaan rantai pasok.

Dia menjelaskan, mekanisme tersebut membuat bank membayar tagihan pemasok, lalu PLN baru membayarnya ke bank. Andry menilai langkah tersebut berfungsi menunda keluarnya kas ke pemasok energi.

“Jadi ketika kas mengetat, PLN mulai memperpanjang tempo pembayaran ke pemasoknya dengan perantaraan bank. Ini tanda kalau tekanan modal kerja nya besar. Jadi tekanan kas PLN tidak hanya muncul sebagai utang bank, tetapi juga sebagai penundaan pembayaran ke pemasok energinya sendiri,” tegas Andry.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PLN tengah kekurangan pasokan batu bara kualitas menengah untuk pembangkit perseroan dan swasta.

Dia menegaskan dari total kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 154 juta ton, 134 juta ton kontrak batu bara telah diteken kontraknya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sudah menugaskan perusahaan batu bara untuk memasok 180—190 juta ton batu bara ke PLTU PLN dan swasta.

“Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).

Bahlil juga menegaskan Kementerian ESDM telah membantu PLN untuk bisa mendapatkan batu bara kualitas sedang yang dibutuhkan pembangkit.

Sekadar informasi, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi batu bara Indonesia pada 2025 mencapai 817,48 juta ton.

Dari total produksi batu bara 817,48 juta ton tersebut, sekitar 63,89% atau 523,35 juta ton dialokasikan untuk ekspor.

Sementara itu, 264,88 juta ton atau 30,2% diserap pasar domestik melalui skema DMO, sedangkan sisanya sekitar 5,9% atau 48,25 juta ton tercatat sebagai stok.

Penyerapan batu bara domestik terbesar berasal dari sektor kelistrikan dengan volume mencapai 141,4 juta ton. 

Selanjutnya, industri smelter menyerap sekitar 76,3 juta ton batu bara, industri semen 8,78 juta ton, industri kertas 5,42 juta ton, pupuk 1,02 juta ton, tekstil 0,86 juta ton, serta sektor lainnya sekitar 13,1 juta ton.

(azr/wdh)