Rico menilai kondisi fiskal desa saat ini membuat ruang untuk mengembangkan sektor pariwisata semakin sempit. Dengan dana desa yang sebagian besar telah dialokasikan untuk program lain, pemerintah desa hanya memiliki anggaran sekitar Rp300 juta per tahun sehingga diperlukan stimulus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.
Ia mengusulkan agar setiap anggota DPR dapat mengusulkan pengembangan sedikitnya 10 desa wisata. Dengan jumlah 50 anggota di Komisi VII, menurutnya dibutuhkan alokasi sekitar Rp500 miliar yang dapat memberikan efek pengganda ekonomi yang besar bagi daerah.
"Itu bisa menstimulus luar biasa, Bu. Pergerakan devisa yang masuk ke desa itu luar biasa. Itu kan cuma setengah hari MBG, Rp500 miliar itu," ujar Rico.
Desa Wisata Bertambah
Sedangkan, sebelum usulan tersebut, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan peningkatan kapasitas desa wisata terus dilakukan, terutama pada desa yang sudah berada dalam kategori mandiri.
Pada 2025 terdapat 319 desa wisata kategori maju dan meningkat menjadi 329 desa pada 2026. Sementara jumlah desa wisata kategori berkembang naik dari 997 desa pada 2025 menjadi 1.016 desa pada tahun ini.
Menurut Widiyanti, dampak program pengembangan desa wisata juga terlihat pada 50 desa penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata.
Jumlah kunjungan wisatawan ke 50 desa tersebut meningkat 14,93% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian kembali tumbuh 44,81% pada 2025. Secara total, jumlah kunjungan dan perjalanan wisatawan mencapai lebih dari 2,3 juta pada 2025.
Peningkatan aktivitas wisata tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pendapatan sektor pariwisata di 50 desa penerima ADWI meningkat dari Rp38,48 miliar pada 2023 menjadi Rp46,5 miliar pada 2024 atau tumbuh 19,67%, kemudian kembali naik 29,41% pada 2025.
(dec)
