Dalam satu bulan, pembayaran klaim kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun. Sementara itu, iuran yang masuk hanya berkisar Rp14 triliun per bulan. Kondisi tersebut menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Meski demikian, Prihati memastikan BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar klaim dalam jangka pendek. Namun, apabila tidak ada intervensi kebijakan, cadangan tersebut diperkirakan akan terus tergerus.
"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi," ujar Prihati.
Ia berharap sejumlah kebijakan yang tengah difinalisasi pemerintah dapat segera diterbitkan untuk membantu menjaga keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, dukungan regulasi dan langkah-langkah strategis diperlukan agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
(dec)
