Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Yenny Wahid memaparkan lima misi utama yang akan menjadi arah kebijakan organisasi ke depan. Misi pertama adalah melakukan rekonsiliasi dan penguatan organisasi melalui tata kelola yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan semangat kebersamaan.
Menurut Yenny, tidak boleh ada pihak yang merasa ditinggalkan atau tidak mendapatkan ruang dalam organisasi. Karena itu, penguatan solidaritas internal menjadi salah satu fokus utama agar seluruh anggota dapat kembali bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang sama.
Misi kedua berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. KOWANI akan memperluas perannya sebagai jembatan strategis yang membuka akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, hingga perluasan jaringan usaha bagi perempuan di berbagai daerah Indonesia.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat peningkatan kapasitas ekonomi perempuan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Selanjutnya, KOWANI akan memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius organisasi. Karena itu, kepengurusan baru berkomitmen mendorong advokasi kebijakan, program pencegahan, serta sistem pendampingan yang berpihak kepada korban.
Misi keempat adalah menyiapkan kepemimpinan perempuan generasi baru. KOWANI berencana menjadi ruang pembinaan dan inkubator bagi lahirnya pemimpin perempuan masa depan yang kompeten, tangguh, dan inklusif dari berbagai latar belakang serta daerah di Indonesia.
Adapun misi kelima menitikberatkan pada penguatan peran Indonesia dalam gerakan perempuan dunia. Sebagai organisasi yang memiliki status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ECOSOC PBB, KOWANI ingin kembali aktif membawa gagasan serta kontribusi perempuan Indonesia ke forum internasional.
Selain lima misi utama tersebut, Yenny juga menetapkan tiga prioritas awal yang akan segera dijalankan setelah resmi memimpin organisasi. Prioritas pertama adalah memperbaiki tata kelola organisasi agar seluruh mekanisme pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial yang diatur dalam AD/ART.
Prioritas kedua adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas generasi. KOWANI ingin membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan muda Indonesia agar dapat terlibat aktif dalam berbagai program dan gerakan organisasi.
Sementara itu, prioritas ketiga adalah mengukuhkan kembali posisi perempuan Indonesia di panggung global. Salah satu target yang ingin dicapai adalah memastikan kehadiran kembali KOWANI dalam forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB serta memulihkan reputasi organisasi di mata mitra internasional.
KLB yang menghasilkan kepemimpinan baru ini digelar sebagai respons atas krisis manajerial dan berbagai penyimpangan yang dinilai telah keluar dari koridor AD/ART organisasi. Sebelum pelaksanaan KLB, Kementerian Hukum RI telah memberikan klarifikasi bahwa 19 anggota Dewan Pimpinan yang menginisiasi kongres tetap diakui secara legal formal.
Keputusan tersebut memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan KLB. Seluruh organisasi anggota aktif juga diberikan hak suara penuh dalam proses pemilihan yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
Hasil pemungutan suara menunjukkan Yenny Wahid memperoleh dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif. Angka tersebut melampaui ketentuan kuorum konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART sehingga hasil kongres dinyatakan sah dan mengikat bagi seluruh anggota KOWANI.
Sosok Yenny sendiri bukan nama baru dalam gerakan perempuan Indonesia. Selama lebih dari dua dekade memimpin Wahid Foundation, ia aktif mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
Salah satu program yang banyak mendapat perhatian adalah Desa Damai yang telah menjangkau lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa. Program tersebut bahkan memperoleh pengakuan internasional sebagai model implementasi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
Atas kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan, Yenny Wahid juga menerima penghargaan Gusi Peace Prize pada 2025. Pengalaman panjang tersebut menjadi salah satu modal penting dalam memimpin KOWANI menghadapi tantangan baru.
Sebelum KLB digelar, upaya penyelesaian konflik internal sebenarnya telah ditempuh melalui jalur mediasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat memfasilitasi lima kali pertemuan yang turut didorong organisasi pendiri KOWANI, yakni Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.
Namun, tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi membuat KLB menjadi pilihan konstitusional yang akhirnya ditempuh. Dengan terpilihnya Yenny Wahid secara sah, KOWANI kini menatap fase baru dengan fokus mengembalikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penggerak kemajuan perempuan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional menjelang peringatan satu abad organisasi.
(tim)
