Ortis menjelaskan, margin perusahaan sektor batu bara turun tajam menjadi sekitar 10% pada kuartal terakhir, dari sebelumnya di kisaran 30% hingga 40% pada 2022.
Selain itu, dia menilai kontrol ekspor yang dipimpin pemerintah, ketidakpastian persetujuan kuota tambang, serta tingginya kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) akan membatasi volume penjualan dan harga jual perusahaan tambang.
“Kebijakan itu diperkirakan akan memperketat pasokan batu bara jalur laut di Asia dan mendorong pembeli utama seperti China mencari pasokan dari negara produsen lain,” ujar Ortis.
Selain itu, ketidakpastian kebijakan membuat pembeli luar negeri cenderung menahan kontrak pembelian jangka panjang. Kondisi tersebut diperkirakan menjaga volume ekspor batu bara Indonesia tetap tertekan dalam beberapa kuartal mendatang.
Adapun, pada kuartal I 2026, ekspor batu bara Indonesia tercatat sebesar 113 juta ton atau turun 11% dibanding rata-rata tiga tahun terakhir.
Selain faktor kebijakan, kenaikan biaya logistik akibat konflik Iran turut memperburuk tekanan terhadap ekspor batu bara Indonesia.
Tarif pengiriman batu bara dari pusat perdagangan Indonesia menuju China dilaporkan meningkat 56 hingga 64% sejak konflik dimulai.
Ortis memproyeksi, tekanan terhadap kinerja emiten batu bara masih akan berlanjut pada kuartal Juni dan September 2026, seiring terbatasnya fleksibilitas operasional perusahaan tambang.
Paling Terpukul
Sebelumnya, CreditSights menilai PT Indika Energy Tbk (INDY) menjadi perusahaan paling rentan terhadap kebijakan ekspor satu pintu pemerintah.
CreditSights beralasan sebagian besar pendapatan INDY berasal dari penjualan batu bara dengan porsi mencapai 80%. Adapun, sekitar 58% berasal dari pasar ekspor.
Posisi ini, kata CreditSights, membuat profil obligasi berdenominasi dolar AS INDY menjadi rentan.
Riset CreditSights dengan judul Indon Mining: Gov’t to Centralize comdty Exports itu disusun oleh Analis S&SEA and GCC Corporate Jonathan Tan Jun Jie dan Head of South & Southeast Asia Croporates Lakshmanan R pada 21 Mei 2026.
Tim riset CreditSights juga menyoroti sejumlah faktor yang bisa menekan likuiditas perusahaan seperti potensi hambatan birokrasi, penundaan prosedur, hingga risiko lamanya penagihan piutang dari Danantara.
Perlambatan penerimaan ini dapat mendorong perusahaan dengan kondisi keuangan terbatas, untuk menambah utang guna menutup kebutuhan modal kerja.
Tekanan terhadap arus kas dolar AS ini datang di tengah kebutuhan belanja modal INDY yang besar, terutama untuk pengembangan proyek tambang emas Awak Mas yang ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Adapun, proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah INDY untuk meningkatkan kontribusi bisnis non-batubara, dengan target 50% pendapatan berasal dari segmen tersebut pada 2028.
(cpa/naw)
