Bloomberg Technoz, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta memberikan dukungan jangka panjang bagi korban dan keluarga terdampak kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Desakan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, yang menilai penanganan teknis dan darurat saja tidak cukup untuk memulihkan dampak tragedi tersebut.

Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab operator transportasi publik tidak boleh berhenti pada penanganan teknis dan darurat semata. Ia menilai tragedi tersebut meninggalkan dampak yang jauh lebih luas, terutama bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.

"Saya menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang telah merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam, khususnya bagi keluarga korban perempuan yang menjadi tulang punggung maupun pengasuh utama di rumah tangga," ujar Hakim.

Ia menilai negara melalui badan usaha milik negara harus hadir secara nyata, melampaui sekadar formalitas pascakecelakaan.

"Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada penanganan darurat dan biaya pengobatan semata. PT Kereta Api Indonesia harus mengambil peran lebih jauh dengan memastikan adanya dukungan komprehensif bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan," tegasnya.

Pendampingan Psikologis dan Beasiswa Pendidikan

Hakim secara khusus menyoroti pentingnya pemulihan kondisi psikologis korban yang menurutnya sering luput dari perhatian dalam penanganan pascakecelakaan transportasi.

"Saya mendorong KAI untuk tidak hanya menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka, tetapi juga menyediakan program pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkelanjutan, baik bagi korban selamat maupun keluarga korban meninggal," katanya.

Ia juga menaruh perhatian khusus pada nasib anak-anak yang kehilangan orang tua akibat insiden tersebut. Menurutnya, kelompok ini membutuhkan perlindungan nyata agar masa depan mereka tetap terjaga.

"Bagi anak-anak yang kehilangan ibunya akibat peristiwa ini, negara melalui KAI harus hadir secara nyata. Saya meminta KAI menyiapkan skema beasiswa pendidikan hingga jenjang tertentu, atau bentuk jaminan keberlanjutan hidup lainnya, agar masa depan anak-anak tersebut tetap terjaga," ujarnya.

Hakim menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bukan sekadar bentuk bantuan sementara, melainkan bagian dari tanggung jawab moral yang lebih besar.

"Ini bukan sekadar santunan, tetapi wujud tanggung jawab moral dan sosial yang tidak bisa diabaikan," imbuhnya.

Dorong Standarisasi Penanganan Korban

Lebih jauh, Hakim mengingatkan bahwa dampak kecelakaan transportasi publik dapat meluas hingga ke generasi berikutnya.

"Ketika sistem gagal, maka dampaknya tidak hanya pada korban di lokasi, tetapi juga pada generasi yang ditinggalkan," ucapnya.

Ia menilai kebijakan penanganan korban di Indonesia selama ini masih bersifat reaktif dan belum terstandarisasi secara nasional. Atas dasar itu, ia berkomitmen mendorong perubahan di tingkat legislatif.

"Saya akan mendorong agar langkah-langkah dukungan jangka panjang ini menjadi bagian dari standar penanganan korban dalam setiap insiden transportasi ke depan, bukan sekadar kebijakan ad hoc setelah tragedi terjadi," pungkas Hakim.