Yuliot mengungkapkan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sedang membuat rencana pengembangan PLTS berkapasitas total 100 GW tersebut.
Saat ini, kata dia, pemerintah bakal memprioritaskan pengembangan sekitar 17 GW PLTS di Tanah Air.
“Dari Ditjen EBTKE itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 gigawatt terlebih dahulu. Jadi untuk 17 gigawatt, ya kemudian secara bertahap itu akan dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt,” ujar Yuliot.
Sebelumnya, Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) mewaspadai pengenaan tarif bea masuk antidumping (BMAD) yang dikenakan AS terhadap panel surya pabrikan Indonesia, menyusul pengenaaan CVD. Bahkan, tarif yang dikenakan diprediksi mencapai 89,65%.
Wakil Ketua Umum I Apamsi Beny Sulaiman menyatakan tarif sebesar 89,6% merupakan perkiraan dari tuduhan yang diinvestigasi oleh AS.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan jadwal yang diterbitkan otoritas AS, tarif resmi antidumping akan diumumkan pada akhir bulan ini.
“Namun, jadwalnya sih akhir April ini akan keluar tarif resmi antidumpingnya. Juli nanti schedule-nya akan keluar lagi tarif resmi Total BMAD dan CVD-nya,” kata Beny ketika dihubungi, Sabtu (25/4/2026).
Tarif tersebut menjadi tarif kedua yang dikenakan AS terhadap panel surya pabrikan Indonesia, setelah sebelumnya otoritas AS mengenakan bea masuk antisubsidi atau CVD hingga 143,3%.
Beny mengamini tarif yang dikenakan AS bisa membuat ekspor panel surya Indonesia ke AS terganggu. Dengan begitu, dia berharap permintaan panel surya dari pasar domestik dapat terus digenjot.
Dia memandang saat ini terdapat potensi permintaan yang cukup besar dari pasar domestik gegara adanya program PLTS dengan kapasitas total 100 GW di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Terkait dengan solusi demand ke AS yang jadinya terganggu/terhambat gara-gara hal ini, maka demand nasional akan digenjot, apalagi eskalasi di Timur Tengah terus memanas. KDMP tetap positif mengejar 80 GW informasinya, ditambah 100 GW program percepatan transisi energi Prabowo,” ujar dia.
Adapun, pabrikan panel surya di Indonesia disebut mulai merumahkan sejumlah pegawainya sebab kesulitan menjual hasil produksinya, usai terpapar tarif antisubsidi AS terhadap produk asal Indonesia.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI).
TMAI sendiri merupakan pabrik besutan Trina Solar Co. Ltd., PT Daya Sukses Makmur Selaras, dan PT PLN Indonesia Power Renewable. Adapun, PT Daya Sukses Makmur Selaras merupakan anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).
Sripeni menyatakan pabrik panel surya tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 1 GW per tahun dan saat ini hanya dapat menjual produknya untuk kebutuhan PLTS atap di pasar domestik.
“Ini yang di Jawa Tengah, yang namanya TMAI yang di Jawa Tengah, itu udah tier one, itu produksi 1 GW per tahun, saat ini mulai lay off sementara. Sejak mereka produksi belum ada yang menyerap, yang menyerap baru PLTS kuota,” kata Sripeni ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Sekadar informasi, AS menetapkan bea masuk antisubsidi terhadap panel surya asal Indonesia dengan tarif sebesar 86% hingga 143,3%, lantaran RI dituding memberikan subsidi secara tidak adil.
Administrasi Perdagangan Internasional (ITA) Departemen Perdagangan AS mengumumkan tarif CVD dikenakan terhadap PT Blue Sky Solar Indonesia sebesar 143,3%, PT REC Solar Energy Indonesia sebesar 86%, dan terhadap eksportir atau produsen panel surya Indonesia lainnya sebesar 104,38%.
Adapun, bea masuk antisubsidi yang dikenakan terhadap Indonesia diumumkan bersamaan dengan pengenaan CVD serupa terhadap India dan Laos.
(azr/wdh)
