Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya yakni menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.
"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," tutur Purbaya.
Adapun SAL yang dimiliki pemerintah hingga saat ini mencapai Rp420 triliun. Sebanyak total Rp300 triliun telah ditempatkan di perbankan secara bertahap sejak September 2025. Sementara sisanya sebanyak Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia (BI).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman mengatakan penggunaan SAL untuk menutup defisit APBN 2026 sejatinya merupakan instrumen pembiayaan jangka pendek, karena tidak menambah utang baru dan dapat meredam tekanan likuiditas pemerintah.
“Ini bukan solusi struktural. Ketergantungan berlebihan pada SAL mencerminkan melemahnya kualitas perencanaan fiskal, karena pemerintah menggunakan “tabungan masa lalu” untuk membiayai kebutuhan saat ini, bukan memperbaiki keseimbangan penerimaan dan belanja secara fundamental,” kata dia saat dihubungi, belum lama ini.
Dia menjelaskan terdapat sejumlah risiko ketika pemerintah menggunakan SAL secara agresif bahkan hingga menipis. Pemerintah nantinya akan kehilangan buffer fiskal untuk menghadapi tekanan ke depannya, seperti lonjakan harga minyak atau pelemahan rupiah.
Menurutnya, penarikan dana SAL dalam skala besar juga berpotensi mengganggu likuiditas perbankan dan menekan pasar keuangan. Bahkan dari perspektif investor, langkah ini bisa dibaca sebagai sinyal menyempitnya ruang fiskal, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan persepsi risiko dan biaya pembiayaan utang pemerintah ke depan.
(lav)
