Secara keseluruhan, menurut Fithra, kinerja ekonomi di awal tahun ini dinilai masih solid. Bahkan untuk sepanjang 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di level 5,37 persen.
Angka ini mencerminkan keseimbangan antara dorongan dari program strategis pemerintah seperti Danantara dan Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tekanan moderat dari dinamika geopolitik global.
Dalam skenario yang lebih berat sekalipun, ditegaskan Fithra, misalnya jika tensi geopolitik meningkat tajam, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diperkirakan mampu bertahan di atas 5 persen, yakni sekitar 5,18 persen.
Fithra juga menilai proyeksi sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan OECD yang lebih rendah, masing-masing di kisaran 4,7 persen dan 4,8 persen, belum sepenuhnya mencerminkan potensi akselerasi dari implementasi program pemerintah yang diperkirakan akan semakin terasa pada paruh kedua tahun ini.
“Percepatan implementasi Danantara akan menjadi faktor penting yang belum sepenuhnya tercermin dalam proyeksi lembaga internasional,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian kuartal I-2026 tidak boleh serta-merta dianggap sebagai tanda percepatan struktural ekonomi. Jika efek basis rendah dikeluarkan, pertumbuhan riil Indonesia dinilai berada di kisaran 5,4 hingga 5,5 persen.
Sinyal yang Perlu Diwaspadai Pemerintah
Di balik angka pertumbuhan yang relatif kuat, terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kajian tersebut mencatat adanya tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah penurunan penjualan mobil pada Maret yang terkontraksi hingga 13,8 persen secara tahunan, serta pertumbuhan kumulatif kuartal I yang hanya mencapai 1,7 persen.
Selain itu, indeks penjualan ritel modern (MSI) juga melambat menjadi 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,5 persen.
Tidak hanya itu, tingkat tabungan kelompok berpendapatan rendah juga terus menurun dalam tiga tahun terakhir, diiringi turunnya kepercayaan konsumen selama tiga bulan berturut-turut. Pelemahan juga terlihat pada beberapa sub-komponen PMI.
“Semua indikator ini mengarah pada melemahnya daya beli riil, yang berpotensi tertutupi oleh angka PDB secara keseluruhan,” kata Fithra.
Ia menekankan bahwa memasuki kuartal II-2026 akan menjadi fase krusial, terutama dengan adanya risiko normalisasi pasca-Lebaran.
Dalam skenario dasar, program pemerintah masih diharapkan mampu menahan tekanan eksternal, namun tren penurunan tabungan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi risiko utama yang perlu dimonitor ketat.
“Transisi ke kuartal II akan menjadi titik penentu. Risiko terhadap daya beli harus diwaspadai, terutama dari kelompok rentan,” ujarnya.
(red)
