Perwakilan Harvard belum menanggapi permintaan komentar.
Dalam gugatan pada Jumat, pengacara pemerintah meminta perintah pengadilan yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya dapat menahan dana atas pelanggaran hak-hak sipil, tetapi juga dapat menarik kembali hibah federal sebelumnya.
Departemen Kehakiman juga meminta perintah agar Harvard harus "mengambil langkah-langkah afirmatif untuk memastikan akses penuh dan setara terhadap peluang dan manfaat pendidikan Harvard bagi mahasiswa Yahudi dan Israel."
Tahun lalu, hakim federal memutuskan bahwa pemerintah secara ilegal membekukan dana penelitian sebesar US$2 miliar sebagai balasan atas penggunaan hak kebebasan berbicara oleh universitas, dengan menulis pada saat itu bahwa tuduhan antisemitisme tersebut "paling baik, sewenang-wenang dan, paling buruk, dalih belaka."
Departemen Kehakiman sedang mengajukan banding atas putusan tersebut. Harvard juga memenangkan perintah pengadilan tahun lalu yang memblokir pemerintah menolak masuknya mahasiswa asing yang akan menempuh studi di universitas tersebut.
Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR yang dipimpin Partai Republik bulan ini merilis laporan berjudul Bagaimana Kampus Menjadi Sarang Meningkatnya Antisemitisme Radikal, yang mengkritik para pemimpin universitas karena gagal mengatasi masalah tersebut dan menyatakan banyak anggota fakultas justru memperparahnya.
Komite yang sama mengadakan dengar pendapat pada Desember 2023 yang pada akhirnya berujung pada pemecatan presiden Harvard saat itu, Claudine Gay.
Laporan tersebut menyebut bahwa Harvard, di bawah kepemimpinan Presiden saat ini, Alan Garber, telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi antisemitisme di beberapa sekolahnya.
"Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian dari banyak langkah yang diperlukan untuk memberantas antisemitisme yang terinstitusionalisasi dalam program-program ini dan program lainnya," kata laporan tersebut.
(bbn)
