Secara akumulasi, indeks komposit turun 13,95% sejak awal tahun. Serta dana asing yang keluar mencapai Rp6,17 triliun.
Menurutnya, pasar cenderung merespons langkah konkret dibandingkan sekadar wacana kebijakan. Dalam konteks fiskal, investor akan lebih percaya apabila pemerintah telah mengambil keputusan yang jelas dan berdampak terhadap pengelolaan defisit APBN.
“Investor biasanya lebih melihat realisasi kebijakan dibanding wacana. Pasar akan lebih percaya kalau sudah ada langkah konkret yang terlihat dampaknya terhadap defisit APBN. Kalau itu mulai jelas, biasanya sentimen pasar juga ikut membaik,” katanya.
Dari sisi teknikal, IHSG juga dinilai masih membutuhkan konfirmasi penguatan. Indeks baru akan dinilai relatif aman apabila mampu menembus dan bertahan di area support 7.500.
Dengan kondisi tersebut, pergerakan IHSG dalam jangka pendek diperkirakan masih fluktuatif dan sensitif terhadap berbagai sentimen makro, terutama terkait kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar.
Di sisi lain, upaya pemerintah dan regulator untuk melakukan reformasi pasar modal dinilai mulai terlihat, salah satunya melalui kebijakan keterbukaan data pemegang saham di atas 1%. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pasar dan memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta oleh MSCI.
Apabila proses reformasi tersebut berjalan konsisten, analis menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik dan memberikan sentimen positif bagi IHSG dalam jangka menengah.
Beberapa lembaga pemeringkat global seperti Moodys dan Fitch Ratings sebelumnya juga menyoroti risiko pelebaran defisit fiskal Indonesia, termasuk dari sejumlah program belanja pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam laporan terbarunya, Fitch memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada 2026 akan mencapai sekitar 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut diproyeksikan tidak berubah dari realisasi 2025 dan berada di atas target pemerintah sebesar 2,7%.
Proyeksi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong Fitch merevisi outlook atau prospek peringkat utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, lembaga pemeringkat itu tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB.
Fitch menyebut proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi pendapatan negara yang lebih konservatif di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta dampak jangka pendek yang dinilai masih terbatas dari berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Sementara itu, Moody’s mengumumkan bahwa outlook Indonesia diubah dari stabil menjadi negatif.
“Perubahan ini mencerminkan kebijakan yang makin sulit ditebak, kekhawatiran terhadap tata kelola, dan meningkatnya ketidakpastian yang bisa mempengaruhi kepercayaan investor,” tegas keterangan Moody’s.
Jika terus berlanjut, tambah Moody’s, maka tren ini akan menggerus keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama dibangun. Ini adalah pondasi yang mendasari pertumbuhan ekonomi yang solid, serta stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan rating Indonesia di Baa2.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar wacana untuk meninjau ulang atau memangkas alokasi anggaran MBG. Program tersebut belakangan menjadi sorotan pasar dan lembaga pemeringkat global karena berpotensi menambah tekanan terhadap defisit fiskal pemerintah.
Purbaya membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun pada tahun ini apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati batas aman 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian, Purbaya menegaskan langkah penghematan anggaran tidak akan menyentuh komponen utama program MBG, khususnya penyediaan makanan bagi kelompok penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Efisiensi anggaran, kata dia, lebih diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
(ain)
