Oleh karena itu, dalam pandangannya, terdapat dua opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah.
Opsi pertama adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG secara keseluruhan, lalu mengalihkan anggarannya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi energi agar harga bahan bakar tidak naik di tengah tekanan ekonomi global.
"Opsi kedua, oh mungkin pemerintah malu, Pak Prabowo keras kepala dan enggak mau stop MBG. Ya, MBG mungkin bisa dialihkan hanya untuk yang membutuhkan saja," ujar Media.
Berdasarkan perhitungan Celios, skema ini berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran MBG menjadi di bawah Rp100 triliun per tahun. Dengan demikian, terdapat ruang fiskal sekitar Rp230 triliun yang dapat dialihkan untuk mengantisipasi kenaikan harga energi.
Meski demikian, Media menilai langkah tersebut berpotensi menghadapi tantangan politik karena program MBG merupakan salah satu janji utama pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pertimbangan fiskal jangka panjang dan kondisi ekonomi global yang tengah penuh ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan opsi lain yang mungkin diambil pemerintah adalah mempertahankan program MBG sekaligus menjaga harga energi dengan menambah utang negara.
Namun langkah tersebut berisiko menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan memperbesar beban utang generasi mendatang apabila defisit fiskal terus melebar.
"Komplikasinya ke ekonomi juga masif sekali. Dan jangan lupa, per orang di Indonesia itu sudah harus menanggung 30-an juta rupiah untuk utang di Indonesia. Jadi penambahan hutang itu juga akan berdampak ke generasi ke depan yang sangat buruk. Jadi pikirkan juga generasi ke depan. Jadi jangan berpikir bahwa Indonesia hanya sampai 2029," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengawasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kurang efektif.
“Itu kita lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang apa pun yang nggak berhubungan dengan makanan (MBG)” kata Purbaya kepada wartawan dalam kunjungannya ke Pasar Tanah Abang, Senin (9/3/2026).
Purbaya bilang, saat ini kementerian keuangan belum akan memotong anggaran MBG, namun ia memastikan belanja MBG tersebut akan dibelanjakan dengan efektif dan efisien.
Purbaya juga menyebut bahwa pihaknya akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam satu bulan ke depan, serta melakukan penyesuaian terkait dengan hal tersebut.
“Tapi yang jelas, kita cukup pintar. Adjustment dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonominya.” lanjut Purbaya.
Sekadar catatan, anggaran MBG dalam APBN 2026 senilai Rp335 triliun dengan target penerima 82,9 juta. Nilai anggaran ini naik dibanding 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.
(lav)
