Ia bahkan mendesak agar program dihentikan sementara atau dimoratorium hingga pembenahan tata kelola dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan MBG bukan sekadar risiko keracunan atau kekurangan gizi, melainkan juga dugaan penyelewengan anggaran. Ubaid menyinggung ketimpangan prioritas anggaran pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru hingga kondisi infrastruktur sekolah dasar yang masih banyak rusak.
Kritik serupa datang dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menilai pemerintah terkesan memaksakan pelaksanaan MBG meski dalam situasi libur sekolah atau bulan puasa, tanpa mempertimbangkan kualitas substansi gizi yang diberikan kepada siswa.
Menurut Huda, ketika menu diganti menjadi makanan kering atau olahan yang minim unsur “real food”, maka esensi program makan bergizi menjadi berkurang. Ia bahkan menyebut pengurangan nilai gizi sebagai bentuk “korupsi gizi” jika tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diterima peserta didik. “Kalau nilai gizinya berkurang dari yang seharusnya, itu harus diusut. Bukan sekadar sanksi administratif, tapi bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.
Di sisi lain, BGN menyatakan telah melakukan penyesuaian komposisi bahan pangan agar sesuai pagu bahan baku yang ditetapkan. Dalam pembahasan internal, disebutkan harga kacang relatif lebih tinggi dibanding telur, sementara telur dinilai memiliki citra sumber protein yang lebih baik serta lebih mudah diterima anak-anak. Karena itu, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta mengganti kacang dengan telur tanpa mengurangi nilai gizi.
Setiap SPPG juga diwajibkan menyusun penjelasan rinci terkait perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan harga bahan pangan dalam setiap menu. Pagu bahan baku ditetapkan Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3 dan Rp10.000 untuk kelompok lainnya, dengan penyesuaian indeks kemahalan daerah serta skema at cost. Untuk menjaga kualitas distribusi, mitra diminta mulai menggunakan vacuum sealer agar makanan lebih higienis dan tahan lama.
“Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” kata Dadan.
Isu ini kian meluas setelah sejumlah orang tua menyampaikan kekecewaan mereka di berbagai daerah. Mereka membandingkan realisasi menu di lapangan dengan konsep awal makan bergizi yang dibayangkan mencakup karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayur, dan buah. Polemik ini pun memunculkan perdebatan lebih luas soal prioritas anggaran pendidikan dan efektivitas tata kelola program, yang kini menunggu pembuktian lewat evaluasi yang dijanjikan BGN.
(dec)
