Bloomberg Technoz,  Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand berkumpul pada hari Minggu (23/07/2023). Protes massa ini dilakukan sebagai bentuk dukungan setelah partai-partai konservatif dan senator yang ditunjuk militer menghalangi upaya pemimpin kelompok pro-demokrasi Pita Limjaroenrat untuk memimpin pemerintahan berikutnya.

Parlemen Thailand melarang Pita Limjaroenrat mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Keputusan yang DPR diambil ini tidak sesuai dengan pilihan rakyat negara tersebut.

Menurut hasil yang diumumkan Ketua DPR Thailand Wan Muhamad Noor Matha, mayoritas 395 anggota dari Majelis Nasional yang beranggotakan 748 orang, memilih agar Pita tidak mencalonkan lagi sebagai perdana menteri setelah upaya sebelumnya dihalau.

Hal ini diumumkan usai perdebatan yang berlangsung hampir delapan jam pada Rabu (19/07/2023). Keputusan tersebut diambil tak lama setelah pengadilan menskors Pita sebagai anggota parlemen seraya menunggu putusan akhir untuk diskualifikasi dugaan pelanggaran aturan pemilu.

Langkah-langkah tersebut secara efektif membuat Pita tidak memiliki peluang untuk memimpin negara itu meskipun koalisi pro-demokrasi delapan partai yang ia bangun setelah pemilihan 14 Mei masih memiliki kesempatan untuk mengakhiri kekuasaan militer yang telah berkuasa selama hampir satu dekade.

Sekretaris Jenderal Partai Move Forward Chaithawat Tulathon pada Jumat (21/07/2023) mengatakan partai pimpinan Pita Limjaroenrat, yang dihadang oleh rival politik untuk menjadi perdana menteri negara itu sebanyak dua kali, akan tetap bersama koalisi itu. Move Forward juga akan menominasikan kandidat dari Pheu Thai untuk jabatan perdana menteri

Putaran pemungutan suara berikutnya untuk memilih perdana menteri ditetapkan pada 27 Juli. 

“Masalahnya hari ini bukan apakah Pita akan menjadi perdana menteri, tetapi apakah Thailand dapat kembali ke demokrasi,” kata Chaithawat. “Tujuan tertinggi kami masih membentuk pemerintahan untuk mengakhiri pemerintahan yang didukung militer.”

(bbn)