Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pendirian badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil menuai kritik dari kalangan industri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai gagasan tersebut berpotensi memperkuat dominasi negara dan justru mengambil pasar dalam negeri yang selama ini digarap pelaku swasta.

Direktur Eksekutif API mengatakan bahwa wacana pembentukan BUMN tekstil sebagai pemikiran yang prematur dan perlu dikaji ulang secara mendalam.

“Ketika pemerintah melahirkan BUMN dengan modal besar dan dilindungi negara, lalu menjadi dominan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah—seperti seragam, perlengkapan kantor, hingga kebutuhan tekstil lainnya—maka itu akan memakan pasar industri swasta. Ini seperti kantong kiri dan kantong kanan pemerintah sendiri,” ujarnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan pelat merah selama ini juga menunjukkan kontribusi dividen BUMN terhadap negara relatif kecil dibandingkan total investasi pemerintah yang digelontorkan.

Dia mencontohkan, sepanjang tahun lalu, BUMN hanya mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara lewat dividen sebesar Rp85 triliun. “Dari sekian banyak BUMN yang ada, kontribusi dividennya sekitar Rp85 triliun pada 2025. Artinya, kontribusi terhadap pendapatan negara sangat kecil dibandingkan investasi ribuan triliun yang sudah ditanamkan pemerintah.”