Apalagi, ia menilai sektor tekstil dan garmen merupakan industri dengan margin keuntungan yang sangat tipis atau low margin, sehingga tidak ideal jika dibangun melalui skema investasi besar oleh negara. Risiko pengembalian modal yang rendah dinilai akan membebani keuangan negara.
Danang juga mengkhawatirkan kehadiran BUMN tekstil akan menciptakan apa yang disebutnya sebagai predatory industry, yakni entitas usaha yang mendominasi pasar karena didukung modal besar dan perlindungan negara.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyingkirkan pelaku industri swasta, termasuk industri kecil dan menengah (IKM/UKM), secara alami karena kalah bersaing dalam akses pasar, khususnya proyek-proyek pemerintah.
API lantas menilai, penguatan peran negara di berbagai sektor belakangan ini cenderung terlalu dominan. Ia menyarankan pemerintah mengedepankan skema public private partnership (PPP) dan memberikan ruang lebih luas bagi swasta dalam pembangunan ekonomi.
“Negara-negara maju sudah mendelegasikan pembangunan ekonomi kepada swasta. Kita jangan terlalu egosentris dan semua mau diatur atau dikuasai negara. Itu tidak akan berhasil,” tegasnya.
(yhn)
