Bloomberg Technoz, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pemerintah memperkuat komunikasi kebijakan dengan lembaga pemeringkat internasional menyusul adanya perubahan outlook surat utang dari stabil menjadi negatif Indonesia oleh Moody’s Rating Investors. 

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai langkah Moody’s tersebut bukan mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi maupun perbankan, melainkan lebih dipicu oleh kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan dan transparansi program pemerintah.

"Jadi menurut saya, ini harusnya bisa dimitigasi. Artinya komunikasi dengan Moody's harus lebih bagus," kata Anggito kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026). 

Ia menyebut masih ada sejumlah kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami, seperti pembentukan BPI Danantara, Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah rakyat, hingga transfer ke daerah (TKD). Oleh karenanya, transparansi ataupun kepastian program-program pemerintah dapat dijelaskan dengan baik. 

Sembari LPS bersama otoritas terkait juga telah melakukan langkah antisipatif menjelang penilaian dari lembaga pemeringkat lain seperti Fitch Ratings dan S&P Global Rating.