Namun, dari negosiasi tersebut, AS meminta Indonesia untuk mempertimbangkan pembebasan tarif atas seluruh produk ekspor dari seluruh perusahaan yang berasal dari negaranya, termasuk meminta pengecualian dalam persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produknya.
Molor
Kepastian rampungnya kesepakatan dagang tersebut telah menghabiskan waktu cukup lama dan kerap tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah.
Sejak hasil joint statement menjelang akhir Juli lalu, Pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan tarif akan ditindaklanjuti dan rampung pada Oktober 2025.
Namun, karena adanya hambatan satu dan lain hal, target waktu kesepakatan tersebut kembali gagal dan diundur menjadi akhir Desember 2025, sebelumya akhirnya kembali diundur menjadi Januari 2026.
Dalam laporan Financial Times saat itu, AS menganggap RI melanggar kesepakatan untuk menghapus hambatan nontarif pada ekspor industri dan pertanian AS, serta masalah perdagangan digital.
Kedua belah pihak juga berselisih mengenai upaya AS untuk memasukkan klausul yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ekonominya.
Pemerintah Indonesia membantah hal tersebut. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengaku perundingan masih berproses, termasuk memastikan tidak ada permasalahan spesifik dalam negosiasi.
"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan," ujar Haryo saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025) lalu.
Hanya saja, Haryo menggarisbawahi jika "dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," seraya memastikan tetap berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.
(ros)
