Waktu pengambilan keputusan pun semakin sempit. Inggris, Swedia, Belanda, Jerman, dan Kanada disebut akan mengikuti langkah Prancis untuk tidak menghadiri seremoni tersebut, menurut orang-orang yang mengetahui sikap negara-negara itu.
Bloomberg melaporkan Trump menuntut setiap negara membayar US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) untuk memperoleh keanggotaan permanen di dewan tersebut, sebuah syarat yang kemudian dikonfirmasi Gedung Putih. Ketentuan ini mengejutkan banyak pemimpin dunia dan memicu kebingungan, kata sejumlah sumber.
Calon anggota dewan—yang digagas tahun lalu sebagai badan pimpinan Trump untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pascaperang—mulai menyaring ulang partisipasi mereka sejak akhir pekan. Undangan disampaikan kepada para pemimpin dunia, mulai dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Sebagian besar kekhawatiran berpusat pada redaksi piagam Board of Peace yang dilihat Bloomberg, yang tampaknya menempatkan kewenangan pengambilan keputusan akhir di tangan Trump. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan, termasuk ke mana aliran dana keanggotaan jangka panjang tersebut akan diarahkan, ujar sumber-sumber itu.
Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Sekutu-sekutu Eropa kini berupaya mengubah ketentuan tersebut dan mengoordinasikan respons bersama, kata sumber yang mengetahui pembahasan itu. Mereka juga mencoba meyakinkan negara-negara Arab agar ikut melobi Trump untuk melakukan perubahan.
Respons tersebut mencerminkan pendekatan Eropa terhadap masa jabatan kedua Trump: mengulur waktu, tetap terlihat terlibat, dan berusaha meredam tuntutannya. Percakapan ini menjadi semakin sulit karena berlangsung di tengah fase sensitif negosiasi terkait invasi Rusia ke Ukraina, serta ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland, ujar salah satu sumber.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pihak pertama yang secara terbuka menyuarakan keberatan. Meski mendukung konsep Board of Peace, kantornya menyatakan bahwa komposisi komite Gaza yang berada di bawah dewan tersebut “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan Israel,” setelah pejabat dari Qatar dan Turki dilibatkan.
Sejumlah negara lain menyatakan akan mengupayakan perubahan. Carney mengatakan bahwa meskipun Kanada terbuka untuk bergabung “secara prinsip,” syarat-syaratnya perlu dibahas lebih lanjut. Sumber yang mengetahui sikap Ottawa menegaskan Kanada tidak akan membayar biaya tersebut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak memberikan dukungan, seraya menyatakan hanya akan berdiskusi dengan para sekutu mengenai respons bersama.
Presiden Argentina Javier Milei mengonfirmasi akan menjadi anggota pendiri, sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memosisikan diri sebagai mediator yang “siap berkontribusi.”
China disebut masuk dalam daftar undangan, meski belum memberikan konfirmasi. Kementerian Luar Negeri China juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait apakah Beijing diundang bergabung dalam Board of Peace versi Trump.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang ditunjuk sebagai eksekutif dewan, disebut memainkan peran penting di balik layar bersama utusan Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Sejumlah sumber mengatakan piagam dewan masih berpeluang disesuaikan setelah menerima masukan atas draf awal. Juru bicara Blair menyatakan ia tidak terlibat dalam penentuan keanggotaan dan mengarahkan pertanyaan kepada pemerintahan Trump.
Secara tertutup, para pejabat senior Eropa menyampaikan kritik yang lebih tajam. Beberapa di antaranya mengatakan kepada Bloomberg bahwa inisiatif ini merupakan upaya jelas Trump untuk membentuk pesaing atau bahkan pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini kerap ia kritik. Mereka menilai dewan tersebut bukan sekadar soal rekonstruksi Gaza, melainkan kendaraan Trump untuk menyelesaikan konflik lain dan mengendalikan dinamika internasional.
Sementara sebagian negara kemungkinan akan menolak undangan, negara lain—seperti Kanada—dapat menerima secara prinsip lalu berusaha menegosiasikan penghapusan elemen piagam yang dianggap bermasalah, ujar sumber-sumber tersebut.
Sebagian undangan lain justru menyambut antusias. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyebut undangan bagi Perdana Menteri Viktor Orban sebagai sebuah “kehormatan” dan mengonfirmasi Hungaria akan berpartisipasi, menurut unggahan juru bicara Zoltan Kovacs di media sosial. Raja Mohammed VI dari Maroko juga telah menerima undangan tersebut, kata Kementerian Luar Negeri negara Afrika Utara itu.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang oleh Trump untuk bergabung dalam Board of Peace, demikian disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada Senin. Moskow, kata Peskov, berniat menghubungi pihak AS untuk memperjelas seluruh rincian usulan tersebut.
Seorang pejabat Eropa menyebut langkah itu “menggelikan,” mengingat invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung, dan mengatakan tidak ragu bahwa Putin akan dengan senang hati menerimanya. Pejabat tersebut memperingatkan undangan itu menegaskan dilema besar bagi Eropa: mengikuti keinginan Trump atau menghadapi risiko perpecahan yang semakin dalam dalam aliansi transatlantik.
(bbn)
