Selain itu, TotalEnergies turut menjajaki joint study bersama dengan Petronas untuk sejumlah open area di Indonesia timur, salah satunya Seram-Aru.

Founder ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat investasi TotalEnergies itu menjadi sinyal prospek migas di Indonesia masih menarik untuk dieksplorasi lebih jauh.

“Secara prospek di Asia Pasifik kita memang termasuk yang paling potensial untuk bisa kembali ketemu giant field,” kata Pri saat dihubungi, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Selain TotalEnergies, Shell Plc belakangan turut menjajaki joint study bersama dengan Kufpec untuk sejumlah prospek.

Menurut sumber Bloomberg Technoz, Kufpec mengajak Shell untuk bergabung pada proyek Natuna D-Alpha, Laut Natuna Utara.

Proyek gas yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) itu mangkrak lebih dari setengah abad, sejak pertama kali ditemukan pada 1973.

Lelang Skala Besar

Tak ingin kehilangan momentum, Kementerian ESDM belakangan gencar membuka putaran lelang blok migas sepanjang tahun ini.

Sampai akhir Desember 2025, Kementerian ESDM telah membuka 3 putaran lelang dengan total blok migas yang ditawarkan sebanyak 20 wilayah kerja (WK).

Dua WK yang ikut ditawarkan pada lelang tahun ini di antaranya Blok Akimeugah I dan Akimeugah II, pecahan dari prospek Warim. Kedua blok itu memiliki potensi sumber daya migas mencapai 30 miliar barel setara minyak.

Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf membeberkan sebagian besar blok yang ditawarkan itu telah diminati investor.

“Sudah banyak yang appeal untuk mendapatkan area-area ini,” kata Nanang saat Final Meeting Studi Kajian Migas di 10 Open Area, Tangerang Selatan, Senin (22/12/2025).

Nanang mengatakan pemerintah bakal melanjutkan lelang blok migas skala besar dalam dua tahun mendatang, dengan target 60 blok sampai 70 blok ditawarkan ke investor.

“Kita harapkan yang kita tawarkan ini memberikan sumber daya yang signifikan,” kata Nanang.

Sumur Masyarakat

Selain lelang blok skala besar, Kementerian ESDM turut mendorong legalisasi sumur minyak ilegal atau sumur masyarakat untuk mengerek lifting nasional.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Menurut hitung-hitungan Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur masyarakat yang tersebar di enam provinsi. Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan sumur terbanyak mencapai 26.300 sumur, di mana 22.381 di antaranya berada di Musi Banyuasin.

Hanya saja, sebagian pemerhati migas sangsi sumur masyarakat ikut berkontribusi pada kinerja lifting minyak sepanjang tahun ini.

“Kontribusi Pertamina dan Exxon karena mereka benar-benar memberikan upaya untuk meningkatkan produksi, bukan sumur masyarakat,” kata Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal saat dihubungi, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Menurut Moshe, kontrak kerja sama sumur masyarakat dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sulit untuk dijalankan lantaran skala yang relatif kecil.

“Pertamina bisa dipaksa untuk berkontrak tapi untuk perusahaan lain tidak ada yang mau untuk berkontrak dengan masyarakat karena itu akan merugikan,” kata dia.

Di sisi lain, dia berharap, pemerintah melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) yang telah lama mandek di tangan parlemen.

Revisi UU Migas itu diharapkan dapat menjaga momentum kembalinya sejumlah big oil ke peta eksplorasi cadangan migas di Tanah Air saat ini.

“Jangan sampai momentum ini sampai hilang dengan kebijakan yang tidak mendukung investasi,” kata dia.

Kelangkaan BBM

Adapun, kelangkaan BBM yang terjadi sejak Agustus 2025 di SPBU swasta turut menyita perhatian masyarakat tahun ini. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta berlarut-larut sampai Desember 2025.

Head Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menilai kelangkaan itu menjadi sinyal kuat bergesernya preferensi masyarakat untuk membeli BBM dari SPBU swasta.

“Kita melihat ada tren permintaan yang sangat besar sekali untuk BBM swasta,” kata Andry saat dihubungi, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Akhir Agustus 2025, badan usaha swasta seperti Shell, BP-AKR dan Vivo kompak melaporkan kehabisan BBM di jaringan SPBU mereka. Kendati demikian, pemerintah tak merestui tambahan impor untuk menambal kekosongan pasokan tersebut.

Belakangan, Kementerian ESDM meminta badan usaha swasta untuk membeli BBM dasaran atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

Kendati demikian, arahan itu tak serta merta berjalan mulus. Negosiasi relatif alot antara badan usaha swasta dengan Pertamina, terkait dengan aspek teknis kandungan base fuel, komersial serta pengadaan.

Over Kuota LPG

Di sisi lain, konsumsi liquified petroleum gas (LPG) 3 Kg melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025. Belakangan, pemerintah menambah sekitar 350.000 ton tabung gas melon untuk akhir tahun ini.

Adapun, kuota LPG 3 kg yang ditetapkan dalam APBN 2025 mencapai 8,17 juta ton, dengan alokasi subsidi sebesar Rp87,6 triliun.

Ihwal over kuota itu, Kementerian ESDM membeberkan, Perpres yang mengatur pengetatan pembelian LPG 3 kg telah masuk masa harmonisasi.

Beleid itu akan menata ulang distribusi LPG 3 kg secara tertutup sampai sub-pangkalan. Selain itu, kelompok penerima LPG 3 Kg bakal dibatasi berdasarkan klasifikasi desil masyarakat.

Ketua LPG Hiswana Migas Heddy S Hedian menilai positif upaya pemerintah untuk mengatur pembelian LPG 3 Kg itu lewat Perpres yang saat ini disiapkan.

“Kebijakan yang baik sehingga ada kepastian data konsumen dan kebutuhannya, subsidi diharapkan tepat konsumen,” kata Heddy saat dihubungi.

--- Dengan asistensi Nyoman Ary Wahyudi

(red/naw)