Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna. 

Hal itu dilakukan agar kebijakan upah minimum provinsi (UMP) ke depan benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat menyatakan pihaknya menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Aspirasi menilai bahwa meskipun secara nominal terdapat kenaikan UMP 2026 di hampir seluruh provinsi, kenaikan tersebut belum sepenuhnya menjawab pemenuhan kebutuhan hidup secara nyata para buruh dan pekerja. 

“Kenaikan upah masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan harga pangan, bahan pokok, layanan kesehatan, transportasi, serta biaya pendidikan yang terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata Mirah dalam siaran pers, Jumat (26/12/2025).