Logo Bloomberg Technoz

DPR Soal RUU Adminduk: KTP Tak Boleh Di-Fotocopy

Merinda Faradianti
18 November 2026 19:20

Ilustrasi KTP. (Bloomberg Technoz)
Ilustrasi KTP. (Bloomberg Technoz)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap sejumlah potensi perubahan pelayanan publik usai pengesahan revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan atau RUU Adminduk. Salah satunya, beleid baru tersebut akan melarang penggandaan atau penyalinan dokumen KTP dalam proses administrasi kependudukan apa pun.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan RUU Adminduk akan membawa perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan menuju sistem penyelenggaraan yang lebih proaktif, terintegrasi berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” kata dia dikutip dari laman DPR, Rabu (18/11/2026). 


“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan.” 

Melalui pendekatan stelsel aktif, kata dia, Pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini akan menghentikan kebiasaan administratif yang membebankan masyarakat untuk menyiapkan sejumlah dokumen dalam meminta pelayanan publik. Padahal, kata dia, data dan dokumen tersebut sudah dimiliki dan disimpan negara.