Logo Bloomberg Technoz

Kata Ombudsman soal Kades dan Aktivis Gugat KDKMP ke MK

Nadjwa Dwi Yulianita
18 November 2026 17:40

Kopdes Merah Putih. (Diolah dari Berbagai Sumber)
Kopdes Merah Putih. (Diolah dari Berbagai Sumber)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menghormati langkah kepala desa dan aktivis yang mengajukan gugatan terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan pengajuan uji materi atau judicial review ke MK merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Kendati demikian, Ombudsman tidak berada dalam posisi untuk menjadi bagian dari pihak yang mengajukan maupun menanggapi gugatan tersebut.

"Yang jelas ketika masyarakat memiliki hak untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur oleh konstitusi, itu adalah hak masyarakat," ujarnya dalam Konferensi Pers Rabu (18/11/2026).


"Tetapi kemudian kami sekali lagi hanya melakukan kewenangan di dalam melakukan pengawasannya. Jadi kami tidak pada posisi ikut dalam pihak tersebut,"

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana terkait gugatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes oleh sejumlah kelompok. Dalam sidang tersebut, pemohon mempersoalkan pelaksanaan program KDMP tersebut dinilai berpotensi mengesampingkan otonomi desa, mengurangi ruang fiskal desa, hingga membebani risiko pembiayaan pemerintah pusat kepada desa.