Senada, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyu Askar, menilai keberlanjutan MBG saat libur sekolah lebih disebabkan oleh kepentingan operasional dapur SPPG yang telah terikat kontrak. Ia menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menjaga keuntungan dapur tetap berjalan meski kualitas dan standar gizi sulit diawasi
“Kelihatannya ini lebih kepada agar dapur SPPG tetap ‘ngebul’ karena sudah kontrak. Apalagi ada margin profit yang besar karena makanan dirapel, sehingga pengawasan kualitas gizi dan pemenuhan angka minimum anggaran menjadi sulit,” kata Media.
Ia juga menyoroti potensi kebocoran anggaran dalam implementasi MBG. Menurutnya, jika hak MBG sebesar Rp10.000 per siswa hanya direalisasikan Rp6.000, maka terdapat selisih Rp4.000 per anak per hari. Dengan asumsi 50 juta penerima, potensi dana yang tidak tersalurkan bisa mencapai Rp200 miliar per hari atau sekitar Rp2,8 triliun selama dua pekan libur sekolah.
Selain itu, Media mengkritik kualitas menu MBG selama liburan yang dinilai didominasi makanan ultra-processed food (UPF) dan berada di bawah standar anggaran. Ia juga menyoroti adanya laporan intimidasi terhadap orang tua dan guru agar tidak mengunggah dokumentasi menu MBG, meski program tersebut dibiayai dari pajak rakyat dan berada dalam pengawasan Undang-Undang Pelayanan Publik.
Dari sisi pelaksanaan di lapangan, CELIOS mempertanyakan logika distribusi MBG saat libur sekolah. Dalam sejumlah kasus, orang tua diminta mengambil MBG ke sekolah atau siswa diminta makan di sekolah, yang justru menambah beban biaya transportasi hingga Rp20.000 bagi keluarga penerima.
Media menegaskan bahwa MBG tidak sepenuhnya gratis jika dilihat dari efisiensi anggaran. Ia menyebut, jika total anggaran Rp335 triliun dibagi secara tunai, setiap warga bisa menerima sekitar Rp50.000 per hari. Namun dalam praktik MBG, nilai manfaat yang diterima anak jauh lebih kecil, sementara selisihnya diduga terserap ke biaya operasional dan keuntungan dapur SPPG yang disebut terafiliasi dengan pejabat.
Atas berbagai temuan tersebut, CELIOS kembali menegaskan pentingnya audit independen terhadap program MBG, terutama saat kebijakan dijalankan di luar masa sekolah, guna memastikan transparansi, efektivitas, dan keadilan penggunaan uang publik.
(dec)
