Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai NasDem Ujang Bey buka suara mengenai usulan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk membentuk koalisi politik yang permanen untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. 

Dia menilai urgensi koalisi permanen masih rendah karena dinamika politik setiap Pemilihan Umum (Pemilu) berbeda. Dia juga menolak usulan koalisi permanen diatur dalam revisi UU Pemilu karena tidak mendesak dan bukan fokus utama rancangan undang-undang yang seharusnya mengatur tata kelola penyelenggara agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, bukan hubungan politik antarpartai.

"Pola koalisi diatur dalam undang-undang akan membatasi fleksibilitas demokrasi yang menjadi kekuatan sistem politik Indonesia," kata Bey dalam siaran pers, dikutip Kamis (11/12/2025).

Bey lantas menyinggung dalam pembahasan fundamental seperti ambang batas parlemen, setiap partai politik memiliki sikap yang berbeda. Menurutnya, koalisi belum tentu satu frekuensi karena masih memiliki kepentingan-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama.

Menurut Bey, usulan koalisi permanen dalam UU Pemilu belum saatnya diwujudkan. Dia menilai hal yang lebih dibutuhkan adalah konsistensi menjaga Pemilu tetap terbuka, inklusif dan memberi ruang kompetisi sehat antarpartai.