Amran menegaskan telah berkoordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, hingga aparat penegak hukum, sehingga bisa menyatakan impor yang dilakukan tersebut ilegal.
"Kami khawatir ini, kenapa kami langsung umumkan supaya jangan ada yang melakukan hal serupa. Ini hari libur kami langsung rapat," ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan beras tersebut sudah tiba di Sabang dan disimpan dalam gudang milik PT Multazam Sabang Group. Dia menegaskan gudang tersebut sudah disegel oleh aparat setempat.
"Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori pembenaran," kata Amran.
"Hari ini kami sampaikan bahwa [beras] itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," tegasnya.
Amran mengungkap bahwa pihak swasta tersebut memang mengajukan rekomendasi impor kepada Kementan dan dalam rapat koordinasi (rakor), di mana hasilnya didapatkan bahwa permohonan tersebut ditolak.
"Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkap Amran.
Selain itu, Amran memaparkan bahwa rapat tersebut baru digelar di Jakarta pada 14 November 2025 lalu, tetapi perizinan dari Thailand sudah keluar. Dengan begitu, dia menduga impor tersebut sudah direncanakan.
"Ada yang mengatakan, 'iya, Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah.' Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras," tukas Amran.
(azr/ros)
