Krisis diplomatik meletus imbas ucapan Takaichi awal bulan ini bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan bisa dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup"—klasifikasi yang akan memberi Jepang justifikasi hukum untuk mendukung negara-negara sekutu yang memilih untuk merespons.
China sangat sensitif terhadap pernyataan seputar Taiwan, pulau yang diklaimnya secara sepihak dan berjanji akan merebutnya suatu hari nanti, bahkan secara paksa jika perlu.
Perselisihan ini berisiko menggagalkan kemajuan hubungan bilateral yang baru tercapai, hanya beberapa pekan setelah Takaichi bertemu Presiden China Xi Jinping dan sepakat memperbaiki hubungan.
Pertikaian ini juga mengancam akan merugikan perusahaan yang beroperasi di antara kedua mitra dagang utama tersebut. Pasalnya, China memperingatkan para turis dan pelajarnya tentang peningkatan risiko di Jepang.
Langkah-langkah ini membahayakan jutaan turis China—sekitar seperempat dari seluruh pengunjung Jepang setiap tahunnya—yang memicu penurunan saham-saham perusahaan terkait perjalanan. Raksasa kosmetik Shiseido Co anjlok 9% pada Senin. Hong Kong juga memperbarui peringatan perjalanannya untuk Jepang.
Stasiun televisi publik NHK, mengutip pejabat senior Kementerian Luar Negeri, melaporkan Jepang mengirim diplomat senior ke China pada Senin guna meredakan ketegangan.
KTT Pemimpin G-20 yang akan digelar akhir pekan ini di Afrika Selatan bisa menjadi forum bagi Takaichi untuk bertemu PM China Li Qiang dan memperbaiki hubungan, meski juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan mereka tidak berencana untuk bertemu.
"Ini tentang menetapkan syarat-syarat sejak awal masa jabatan Takaichi, mencegah negara lain melakukan retorika serupa, dan mencegah Tokyo mengambil langkah lebih lanjut," kata Jennifer Welch dari Bloomberg Economics. "Jepang merupakan target yang relatif mudah dan pariwisata merupakan alat yang mudah untuk digunakan."
Takaichi sejauh ini membela pernyataannya terkait Taiwan, sementara Tokyo menyatakan sikapnya tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Pada Senin, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyebut peringatan perjalanan China tidak bisa diterima.
Perseteruan China dan Jepang terjadi tak lama setelah Eropa menyambut Wakil Presiden Taiwan untuk kali pertama sejak 2002 di luar transit, yang memicu kemarahan Beijing. Hal ini terjadi di tengah gencarnya upaya diplomasi antara Taiwan dan Uni Eropa, yang bertentangan dengan strategi Beijing untuk mengisolasi pusat industri semikonduktor global tersebut.
Bagi Tokyo, taruhannya secara ekonomi sangat besar. China merupakan mitra dagang terbesar Jepang, dan pernyataan Yuyuantantian secara eksplisit menekankan bahwa produsen Jepang sangat bergantung pada impor bahan baku kritis dari China.
Perselisihan sebelumnya antara China dan Jepang pada tahun 2012 terkait pulau-pulau sengketa menyebabkan boikot terhadap produk-produk Jepang selama berbulan-bulan yang berdampak pada perdagangan.
Ekonom eksekutif Nomura Research Institute dan mantan anggota dewan Bank of Japan (BOJ) Takahide Kiuchi memproyeksi peringatan perjalanan China akan memangkas ekonomi Jepang hingga 2,2 triliun yen (US$14,2 miliar) atau 0,36% dari produk domestik bruto (PDB).
Kiuchi menjelaskan perkiraannya didasarkan pada kasus-kasus serupa di masa lalu. Pada 2012, ketika China mendesak warganya agar tak bepergian ke Jepang setelah Negeri Matahari Terbit itu menasionalisasi pulau-pulau sengketa yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China, jumlah turis China anjlok sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hal tersebut berkontribusi pada penurunan ekspor tahunan lebih dari 10%.
"Wajar untuk mengasumsikan dampak negatif moderat pada aktivitas sektor jasa Jepang dalam beberapa bulan ke depan," ujar Homin Lee, ahli strategi makro dari Lombard Odier Singapura. "Jelas, sektor ritel, rekreasi, properti, dan maskapai penerbangan yang erat terkait dengan turis China ke Jepang akan terdampak oleh insiden ini."
Tanda ketegangan lainnya, akhir pekan lalu Beijing mengerahkan empat kapal Penjaga Pantai China yang bersenjata melalui perairan sengketa yang dikuasai Jepang sebelum meninggalkan wilayah tersebut.
China menunjukkan tanda-tanda untuk melancarkan balasan ekonomi terhadap negara tetangga regional akibat perselisihan politik. Pada 2017, Beijing menggunakan perdagangan sebagai senjata untuk menyerang Korea Selatan atas sistem pertahanan rudal THAAD yang diklaim China akan mengganggu keseimbangan strategis regional.
Saat itu, China menghentikan penjualan paket wisata ke Korea Selatan dan menghalangi operasional perusahaan Korea. Menurut perkiraan Bank of Korea, perselisihan tersebut mengurangi pertumbuhan PDB Korea Selatan sebesar 0,4% pada 2017.
Konfrontasi baru ini menciptakan perubahan hubungan mendadak setelah Takaichi bertemu Xi di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan dan berjanji akan "mendalamkan hubungan pribadi mereka."
Dia juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mengangkat kekhawatiran tentang pembatasan ekspor China atas logam tanah jarang yang kritis bagi produksi segala sesuatu, mulai dari kendaraan listrik hingga smartphone.
Namun, Takaichi memiliki sejarah bersahabat dengan Taiwan, artinya dia sudah menghadapi skeptisisme dari Beijing sejak awal menjabat.
"Karena dia masih awal dalam masa jabatannya dan posisinya belum sepenuhnya stabil, China melihat dirinya mampu menguji batas-batas dengan lebih bebas," kata Dylan Loh, associate professor Nanyang Technological University Singapura. "Namun, reaksi Beijing sama sekali bukan omong kosong, justru sebaliknya," imbuhnya.
Konfrontasi dengan China menimbulkan tantangan kebijakan luar negeri pertama Takaichi sejak dia menjadi PM pada Oktober.
Meski dia memiliki tingkat persetujuan relatif tinggi, survei menunjukkan publik terbelah mengenai ide Jepang terlibat dalam konflik apa pun terkait Taiwan. Survei Kyodo News yang dilakukan akhir pekan lalu menunjukkan 48,8% responden setuju bahwa Jepang melaksanakan pertahanan kolektif dalam skenario tersebut, sedangkan 44,2% menolaknya.
Eskalasi lebih lanjut dalam perselisihan dengan China, terutama pembalasan ekonomi oleh Beijing, juga akan meningkatkan tantangan bagi Takaichi dalam mengatasi inflasi dan perlambatan ekonomi melalui langkah-langkah stimulus.
Tokyo bertahun-tahun mengkhawatirkan upaya China untuk merebut Taiwan, yang dikelola secara demokratis, karena letaknya yang strategis dekat. Yonaguni, pulau Jepang terdekat dengan Taiwan, berjarak sekitar 100 kilometer di sebelah timur garis pantai Taiwan.
PM Jepang yang pernah menjabat menghindari diskusi detail mengenai potensi konflik Taiwan, dan sebaliknya menyerukan agar status quo dipertahankan. Hal ini mencerminkan sensitivitas isu tersebut.
Setelah Takaichi menyimpang dari sikap tersebut dalam pernyataannya bulan ini, Kementerian Luar Negeri China memanggil duta besar Jepang dengan menggunakan istilah "atas instruksi"—bahasa yang menurut Yuyuantantian menunjukkan intervensi tersebut berasal dari pemimpin senior dan lebih dari sekadar protes diplomatik biasa.
Hubungan antara Beijing dan Tokyo tegang selama puluhan tahun akibat isu-isu isu sejarah, termasuk invasi Jepang pada 1930-an, serta sengketa teritorial berkepanjangan atas pulau-pulau yang disengketakan.
Pada Senin, Presiden Taiwan Lai Ching-te menuduh Beijing merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dengan serangannya terhadap Jepang. Dia menyerukan masyarakat internasional agar memperhatikan dan mendesak China untuk menahan diri.
AS sejauh ini belum mengeluarkan tanggapan resmi atas perselisihan China-Jepang. Baik Washington maupun Tokyo secara historis menghindari pernyataan eksplisit tentang pertahanan militer Taiwan.
(bbn)
