Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah mereka termasuk penerima BPNT tahap keempat, Kemensos menyediakan dua cara utama untuk melakukan pengecekan: melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos di ponsel. Kedua cara ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan NIK dan nama sesuai KTP.

Berikut panduan lengkapnya:

1. Cek Bansos Melalui Situs Resmi Kemensos

Langkah pertama yang paling mudah adalah mengunjungi laman resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id. Situs ini menjadi sarana utama pemerintah untuk memberikan informasi terkini terkait bantuan sosial, termasuk BPNT, PKH, dan program bansos lainnya.

Berikut cara lengkapnya:

1. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.
   

2. Pilih wilayah tempat tinggal Anda sesuai domisili di KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
   

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
   

4. Ketik kode captcha yang muncul untuk verifikasi keamanan.
   

5. Klik tombol “Cari Data.”
   

Setelah data diproses, sistem akan menampilkan hasil pencarian. Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, maka akan muncul informasi lengkap seperti nama penerima, jenis bantuan yang diterima, periode penyaluran, serta status pencairan dana.

2. Cek Bansos Melalui Aplikasi Cek Bansos

Alternatif lainnya adalah menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang dikembangkan oleh Kemensos. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store (Android) maupun App Store (iOS) dan dirancang untuk memudahkan masyarakat memantau berbagai program bantuan pemerintah secara digital.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos.
   

2. Login menggunakan akun yang telah terdaftar, atau buat akun baru bila belum memiliki.
   

3. Pilih menu “Cek Bansos.”
   

4. Masukkan data sesuai KTP, termasuk wilayah domisili dan nama lengkap.
   

5. Selesaikan proses verifikasi, lalu klik tombol “Cari Data.”
   

Jika nama Anda muncul di hasil pencarian, aplikasi akan menampilkan data lengkap mengenai status penerimaan bantuan, jenis program yang diterima, serta jadwal pencairan dana BPNT.

Kelebihan aplikasi ini dibandingkan situs web adalah pengguna dapat menyimpan riwayat pencarian, melakukan pelaporan jika ada kesalahan data, serta memantau status pencairan tanpa harus membuka browser setiap kali.

Jadwal Pencairan dan Mekanisme Penyaluran Daerah

Kemensos menjadwalkan penyaluran BPNT tahap keempat berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2025. Meski demikian, waktu pencairan di setiap daerah bisa berbeda tergantung pada kesiapan administrasi dan distribusi di lapangan.

Bagi masyarakat yang sudah dinyatakan terdaftar namun belum menerima bantuan, Kemensos mengimbau agar tetap bersabar menunggu jadwal pencairan sesuai wilayah masing-masing. Dalam beberapa kasus, keterlambatan bisa disebabkan oleh validasi ulang data penerima atau proses distribusi melalui bank penyalur dan kantor pos.

Penerima juga dapat melakukan konfirmasi langsung ke bank penyalur, kantor pos, atau pendamping sosial di wilayah masing-masing untuk memastikan status pencairan bantuan. Selain itu, masyarakat disarankan rutin memeriksa situs atau aplikasi Kemensos agar tidak tertinggal pembaruan informasi.

Pembaruan Data: Dari DTKS ke DTSEN

Sejak triwulan kedua 2025, Kemensos secara resmi telah mengganti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial dan memastikan program tepat sasaran.

Dengan DTSEN, seluruh data penerima bantuan kini terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga setiap individu hanya dapat terdaftar dalam satu program bansos yang relevan. Sistem baru ini juga memungkinkan penyaringan otomatis terhadap data ganda, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi penerima di seluruh Indonesia.

Kemensos menyebut bahwa implementasi DTSEN menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi tata kelola bantuan sosial di Indonesia. Data yang akurat bukan hanya membantu efektivitas program, tetapi juga menjadi dasar penting untuk perumusan kebijakan sosial ke depan.

Peran Pemerintah Daerah dan Pendamping Sosial

Selain sistem digital, keberhasilan distribusi BPNT juga sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dan pendamping sosial. Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan bantuan diterima tepat waktu dan sesuai sasaran.

Pendamping sosial bertugas membantu masyarakat melakukan pengecekan data, melaporkan kendala pencairan, dan memastikan tidak ada manipulasi dalam proses distribusi. Di beberapa wilayah, pendamping juga mendampingi KPM yang kesulitan menggunakan aplikasi Cek Bansos, terutama masyarakat lanjut usia atau yang tidak memiliki smartphone.

Kemensos menekankan bahwa masyarakat dapat melapor langsung ke pendamping sosial atau pihak kelurahan apabila menemukan data ganda, kesalahan nama, atau keterlambatan pencairan. Laporan ini kemudian diverifikasi dan diteruskan ke pusat untuk diperbarui melalui sistem DTSEN.

Imbauan dan Antisipasi Penipuan

Kemensos juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui situs dan aplikasi resmi Kemensos, serta saluran komunikasi dari pemerintah daerah.

Penerima bantuan tidak dipungut biaya apa pun dalam proses pencairan. Jika ada pihak yang meminta uang atau data pribadi dengan alasan membantu mencairkan BPNT, masyarakat diminta segera melapor ke aparat setempat atau kanal pengaduan resmi Kemensos.

Kemensos menyediakan layanan pengaduan daring melalui situs web dan kontak hotline 157, yang dapat digunakan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan atau kesulitan dalam proses penyaluran bantuan.

Harapan Pemerintah untuk BPNT 2025

Melalui penyaluran tahap keempat ini, pemerintah berharap program BPNT tahun 2025 dapat membantu menekan tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses distribusi diharapkan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Kemensos menegaskan bahwa besaran bantuan tetap Rp 200.000 per bulan dan penyaluran akan berlangsung hingga akhir Desember 2025. Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Melalui penguatan sistem data, pengawasan lapangan, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan serta pemerintah daerah, BPNT diharapkan menjadi program bansos yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

(seo)