Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz juga mengundang perwakilan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab, untuk menghadiri pertemuan bersama anggota Dewan Keamanan, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan resmi tersebut.
Langkah ini sejatinya lebih bersifat simbolis, karena pembentukan pasukan keamanan internasional sudah termasuk dalam rencana perdamaian 20 poin yang diluncurkan Trump, yang dimulai bersamaan dengan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Meskipun masih terjadi beberapa pelanggaran gencatan senjata sejak diberlakukan pada 10 Oktober, Washington terus bekerja sama dengan Israel dan pemerintah regional lainnya untuk melanjutkan elemen-elemen lain dari rencana perdamaian tersebut.
Resolusi ini masih harus disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB, dan salah satu anggota tetap dapat saja menggunakan hak vetonya untuk menolak.
Dalam rancangan resolusi disebutkan bahwa Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya akan membantu pendanaan. Namun, pernyataan misi AS untuk PBB maupun draf resolusi tersebut tidak menjelaskan apakah AS akan menyediakan dana maupun negara mana saja yang akan mengirimkan pasukan untuk bergabung dalam misi stabilisasi itu.
Sejak gencatan senjata dimulai, sejumlah pejabat pemerintahan Trump—termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, serta menantu presiden Jared Kushner—telah berkunjung ke Timur Tengah untuk memperkuat rencana perdamaian Amerika.
Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan sebelum proyek besar Trump tersebut dapat diwujudkan. Hamas, yang enggan melepaskan kekuasaan maupun senjatanya, sedang menyiapkan alternatif terhadap pasukan stabilisasi yang dibayangkan oleh AS.
Pejabat Hamas, Musa Abu Marzouk, mengatakan kepada Al-Jazeera awal pekan ini bahwa pasukan keamanan dapat terdiri dari personel polisi dan aparat keamanan Hamas yang akan tetap memegang senjata ringan, meskipun kelompok itu bersedia menyerahkan misil dan roket yang digunakan untuk menyerang Israel.
Usulan tersebut dipastikan tidak dapat diterima oleh AS maupun Israel, yang menegaskan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
(bbn)
