Anggota parlemen juga mempertanyakan klausul yang memungkinkan Washington memberlakukan tarif baru dan diduga menekan Malaysia agar menyesuaikan diri dengan kebijakan perdagangan AS.

Kementerian Perdagangan menegaskan Malaysia hanya akan bertindak pada isu-isu yang melibatkan kepentingan ekonomi atau keamanan bersama dengan AS, dan setiap langkah akan melalui diskusi dan tinjauan biaya-manfaat.

Kantor Jaksa Agung menambahkan bahwa Malaysia juga memiliki hak unilateral untuk mengakhiri perjanjian dagang kapan saja.

"Semua perlindungan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga Malaysia, serta melindungi kepentingan negara di segala situasi," ujarnya dalam pernyataan terpisah pada Senin malam.

(bbn)