Sementara itu, Bahlil mengatakan, pemerintah menggangarkan sekitar Rp4 triliun untuk program listrik desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah turut mengalokasikan belanja sekitar Rp4-Rp5 triliun untuk program listrik desa tahun depan.
“Dan tidak hanya di Sulawesi Utara, di daerah-daerah 3T maupun di Jawa, di Kalimantan, tapi kan programnya bertahap ya, sampai dengan 2029-2030,” ucap dia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, di Kabupaten Minahasa program BPBL pada tahun 2023–2024 telah disalurkan untuk 20 rumah tangga. Sementara pada tahun 2025, ditargetkan terdapat 112 rumah tangga akan menerima BPBL.
Secara nasional, realisasi program BPBL pada 2024 tercatat sebesar 155.429 rumah tangga. Sedangkan sepanjang Januari–September 2025, tercatat terdapat 135.482 rumah tangga menerima BPBL dari target 215.000 rumah tangga pada tahun ini.
Adapun, penyaluran BPBL tersebut menjadi bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan Merdeka dari Kegelapan yang dilaksanakan secara terpusat di Desa Wolaang, Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.
Selain BPBL, Bahlil juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, serta peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Sebagai informasi, BPBL dijalankan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dengan menyediakan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Pelaksanaan program ini melibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, yang menyambungkan instalasi listrik dari jaringan terdekat ke rumah warga, termasuk pemasangan kWh meter, instalasi rumah tangga, dan penerangan dasar.
Program ditujukan kepada masyarakat yang sebelumnya belum memiliki layanan listrik mandiri.
Setiap penerima BPBL mendapatkan instalasi listrik rumah dengan tiga titik lampu dan satu kotak kontak, Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan sebagai pelanggan PLN dengan daya 900 VA, serta voucher listrik senilai Rp100.000.
Hingga pertengahan Oktober, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat di Sumatra Selatan baru 5.500 rumah tangga yang siap tersambung, sementara sekitar 2.500 rumah tangga masih menunggu usulan dari pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, Program Listrik Desa di Sumatra Selatan mencakup 11 desa dan dusun dengan jatah sekitar 8.050 rumah tangga.
Sejak 2022, BPBL telah memasang listrik di 367.212 rumah tangga, meningkat dari 80.183 rumah tangga pada 2022, 131.600 rumah tangga pada 2023, dan 155.429 rumah tangga pada 2024.
Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai sepenuhnya oleh APBN untuk Kementerian ESDM, dengan prioritas rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
(azr/naw)
