Selama tahap uji coba, sekitar 300 ribu warga telah mendaftar melalui aplikasi tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 70% masih memerlukan bantuan pendamping atau relawan, sedangkan 30% sudah dapat menggunakan telepon pintarnya secara mandiri.
“Sebagian besar masyarakat memang masih dibantu, baik oleh pendamping, relawan, operator desa, maupun petugas Dinas Sosial setempat. Kita juga bekerja sama dengan BPS dan unsur pemerintah daerah agar uji coba ini berjalan lancar,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sistem digital ini akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan integrasi data sosial dan ekonomi, sehingga penerima bantuan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, program bansos ke depan diharapkan lebih transparan dan efisien dalam penyaluran.
“Kalau hasil evaluasinya bagus, nanti akan ada uji coba lanjutan di beberapa daerah lain. Mudah-mudahan tahun depan sistem ini sudah benar-benar bisa diterapkan secara nasional,” kata Gus Ipul.
Kemensos menilai, digitalisasi penyaluran bansos tidak hanya meningkatkan akurasi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola bansos. Gus Ipul menegaskan bahwa inovasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan sosial yang lebih terbuka, cepat, dan adil.
(dec/spt)
