“Dan ini hasilnya, dan dalam minggu depan ini dapat dirasakan oleh 35 juta keluarga yang artinya mencakup 140 juta orang,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Program tersebut menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan DTSEN (Data Sosial Sensus Ekonomi Nasional)," papar Airlangga dalam keterangan pers, Sabtu (18/10/2025).
Airlangga menegaskan pemberian tambahan BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut di luar BLT reguler yang setiap bulan disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako.
Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Seluruh proses penyaluran akan segera dilaksanakan, dan rencananya akan mulai diberikan pada Senin, 20 Oktober 2025 mendatang.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelaksanaan program prioritas dalam Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Melalui beleid itu, pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp306,69 triliun.
Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi sebesar Rp134,9 triliun kepada 99 kementerian/lembaga hingga Juni 2025.
Angka ini naik 4,57% dibandingkan dengan realisasi Rp129 triliun hingga Mei 2025. Selain itu, angka ini merupakan 52,67% dari efisiensi K/L sebesar Rp256,1 triliun.
Dalam hal ini, pembukaan blokir untuk 23 kementerian/lembaga restrukturisasi Kabinet Merah Putih adalah sebesar Rp48 triliun. Sementara, pembukaan blokir untuk 76 kementerian/lembaga lainnya adalah sebesar Rp86,9 triliun.
(azr/spt)
