Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali tekad pemerintahannya untuk memperkuat koperasi sebagai ujung tombak distribusi hasil pertanian dan perikanan rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (15/10) malam.

Dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. atau Steve Forbes, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih yang berorientasi pada kemandirian pangan dan pemberdayaan desa. Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan adalah menjadikan koperasi desa sebagai pusat distribusi dan pemasaran hasil panen masyarakat.

Menurut Prabowo, koperasi tidak lagi sekadar tempat simpan pinjam, melainkan akan menjadi lembaga distribusi modern yang dilengkapi fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan ekonomi desa. “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dll,” ungkap Prabowo.

Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menjadi motor utama rantai pasok nasional, dari desa hingga pasar. Prabowo menyebut, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan hasil panen tidak lagi terbuang atau membusuk di gudang.

Armada Koperasi Jadi Solusi Distribusi Nasional

Prabowo menjelaskan bahwa setiap koperasi akan diperkuat dengan armada logistik sendiri untuk memperlancar arus distribusi. Ia menekankan bahwa pemerintah menyiapkan pembiayaan agar koperasi bisa memiliki truk sebagai sarana utama transportasi hasil panen.

“Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” terangnya.

Program ini, menurut Prabowo, merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui sistem koperasi yang tangguh, petani dan nelayan akan memiliki jalur distribusi langsung ke pasar tanpa harus bergantung pada tengkulak atau pihak ketiga.

Selain itu, fasilitas modern seperti cold storage dan gudang serbaguna di setiap koperasi akan membantu menjaga kualitas hasil produksi agar tetap segar dan bernilai jual tinggi. Upaya ini diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan klasik yang kerap dihadapi sektor pertanian Indonesia: panen berlimpah namun harga jatuh karena keterbatasan distribusi.

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian desa dalam menghadapi tantangan global. Dengan dukungan koperasi dan sistem logistik yang memadai, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Hapus Utang Lama, Hidupkan Kembali Roda Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung langkah pemerintahannya dalam membantu petani dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang selama puluhan tahun terbebani hutang lama di bank. Ia mengungkapkan bahwa banyak petani dan pelaku UMKM yang tak bisa mengakses pinjaman baru karena masih memiliki catatan hutang dari dua dekade lalu.

“Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang: ‘Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.’ Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank. Tentu ada bankir konservatif yang berkata, ‘Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk,’” cerita Prabowo.

Namun, ia menilai bahwa langkah berani perlu diambil demi memulihkan ekonomi rakyat kecil. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghapusan utang bukan semata-mata bentuk keringanan, tetapi strategi untuk membuka kembali akses permodalan bagi sektor produktif desa dan UMKM.

“Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang,” pungkasnya.

Kebijakan penghapusan utang ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin memutus rantai keterbelakangan ekonomi yang menghambat produktivitas masyarakat desa. Dengan keringanan beban tersebut, para pelaku usaha kecil diharapkan bisa kembali memulai aktivitas ekonomi tanpa bayang-bayang utang masa lalu.

Langkah-langkah tersebut menegaskan visi ekonomi Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat kecil dan berorientasi pada kemandirian desa. Melalui koperasi, distribusi modern, dan keberanian mengambil kebijakan realistis, pemerintahan ini berupaya menghadirkan keadilan ekonomi yang merata dari desa ke kota.