"Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan populis tanpa perencanaan dan kebijakan yang jelas. Semua dibuat pukul rata, menganggap rakyat tidak mampu untuk memenuhi pangan khususnya untuk anak-anaknya."
Fakta di lapangan, menurut Ririn, menunjukkan kondisi yang kontradiktif dengan tujuan program. "Kenyataannya, lebih dari ribuan anak-anak kita mengalami keracunan makanan. Bagaimana implementasi terhadap Makan Bergizi Gratis ini justru kita temukan kasus ribuan anak-anak kita, generasi yang disebut generasi emas 2045."
Poin krusial lain yang menjadi sorotan adalah keterlibatan aparat kepolisian dan tentara dalam menjalankan implementasi MBG, yang dinilai sebagai sebuah kekeliruan besar dalam konsep kedaulatan pangan dan penyediaan gizi.
"Implementasi Makan Bergizi Gratis ini dijalankan sebagian besar oleh aparat polisi dan tentara adalah kesalahan terbesar," tegas Ririn.
Ia menekankan bahwa tata kelola pangan sebaiknya diserahkan kepada para profesional di sektor makanan dan komunitas lokal, bukan militer yang keahliannya ada di situasi darurat dan medan perang.
"Aparat militer harusnya di barak saja, bukan mengurusi pangan rakyat. Petani-petani kita punya kemampuan yang luar biasa, lindungi mereka," ujarnya.
Mendesak moratorium program, Ririn menuntut evaluasi total dan perbaikan tata kelola. Menurutnya, standar higienitas, kualitas gizi, dan prosedur operasional (SOP) penyaluran makanan sering terabaikan. "Gak bisa kemudian berjam-jam makanan itu dibiarkan baru diberikan pada anak-anak," tambahnya.
Ririn mengusulkan agar pasca-moratorium, pelaksanaan program diserahkan kepada pihak yang kompeten, seperti dapur sekolah atau komunitas ibu-ibu di desa (Dasawisma dan PKK) yang memang memiliki pengetahuan dan sistem pengawasan lokal. Prioritas penerima bantuan juga harus ditekankan pada kelompok yang paling membutuhkan.
Selain isu keracunan, aksi ini juga mengangkat dugaan potensi korupsi atas alokasi anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun Rupiah.
Sementara itu, demonstran lain, Syahar Banu, hadir dengan membawa serta anaknya sebagai bentuk protes terhadap minimnya fasilitas perawatan anak yang disubsidi pemerintah. Ia menyayangkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti telur, yang semakin mempersulit pemenuhan gizi anak di tengah gaji yang stagnan.
"Anak memang tidak butuh susu, apalagi susu yang kandungannya cuma 30%. Pengganti susu paling bagus dan paling murah dulunya adalah telur. Sekarang telur mahal," kata Syahar, menyoroti tantangan akses protein murah bagi keluarga pekerja.
Syahar Banu juga mengaitkan kebijakan MBG yang dianggap anti-sains, seperti pembagian susu berperisa tinggi, dengan tantangan pengasuhan modern, kurangnya ruang publik, dan tingginya harga buku berkualitas.
"Kebijakan sedikit pun, itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Kita gara-gara pemerintahlah, kita kurang tempat bermain anak," tutup Syahar, menyerukan kebijakan publik yang ramah perempuan dan mengakui kerja perawatan sebagai bagian dari kerja.
(fik/spt)
