Purbaya menyebut perspektif Bahlil selaku Menteri ESDM dalam membaca data subsidi LPG 3 Kg mungkin berbeda dengan dirinya yang menggunakan sudut pandang akuntan.
Untuk itu, dia tidak menyalahkan atau membenarkan pernyataan Bahlil bahwa dirinya “salah membaca data” subsidi energi.
“Namun, saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. [....] Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Akan tetapi, seharusnya sama pada akhirnya.”
Besaran Subsidi
Untuk diketahui, alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran subsidi LPG dalam RAPBN 2026 dipagu senilai Rp80,7 triliun.
Namun, secara volume, subsidi LPG 3 Kg untuk 2026 ditetapkan sebanyak 8,31 juta ton atau naik dari alokasi tahun ini sebanyak 8,17 juta ton.
Saat ditanya berapa rencana belanja subsidi energi pada tahun depan, Purbaya mensinyalir akan adanya peningkatan.
Dia menilai subsidi energi pada 2026 seharusnya sedikit dinaikkan seiring dengan meningkatnya volume konsumsi BBM dan LPG.
“Anda maunya saya ngilangin? Supaya harga BBM naik gitu ya? Ini pertanyaan jebakan ya?" tegasnya.
“Enggak, kita akan perhatikan terus keadaan masyarakat kita seperti apa karena enggak ada gunanya menghilangkan subsidi. Uang saya [negara] banyak, tetapi ekonominya berhenti karena masyarakat enggak bisa [terkatrol] daya belinya.”
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait dengan paparan Purbaya yang menyatakan harga resmi LPG 3 Kg di Pertamina setelah mendapatkan subsidi hanya Rp12.750/tabung.
Menurut Bahlil, Purbaya salah membaca data yang diberikan oleh bawahannya atau direktur jenderal di Kemenkeu. Bahkan, Bahlil menuding Purbaya masih butuh penyesuaian menjadi Menteri Keuangan.
“Itu mungkin menkeunya salah baca data itu, biasalah mungkin butuh penyesuaian,” kata Bahlil kepada awak media, di kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).
“Mungkin menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” lanjut Bahlil.
Dalam kaitan itu, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM masih merancang penerapan subsidi LPG 3 Kg untuk tahun depan.
Nantinya, kata Bahlil, masyarakat yang berhak menggunakan LPG bersubsidi akan terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu,” tegas Bahlil.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), Purbaya memang memaparkan harga keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750/tabung.
Nominal tersebut berada jauh di atas harga yang diterima masyarakat setelah kedua komoditas energi tersebut ditopang oleh anggaran kompensasi dan subsidi oleh pemerintah.
Untuk LPG 3 Kg, kata Purbaya, negara melalui APBN menanggung beban subsidi sebesar 70% atau setara Rp30.000/tabung, sehingga harga jual eceran yang diterima masyarakat bisa ditekan ke level Rp12.750/tabung.
Pemerintah memang berencana memperketat pembelian LPG 3 Kg bersubsidi mulai 2026. Nantinya, LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) berbasis DTSEN.
Pada tahun lalu, serapan subsidi untuk Gas Melon mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.
(wdh)
